TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Bidang Hukum Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Ratna Dasahasta menanggapi permintaan Amien Rais melakukan audit sistem teknologi informasi (IT) yang digunakan KPU.

Ratna memandang ada dua hal yang perlu ditelaah dari tuntutan yang disampaikan Amien Rais.

Baca: KPU Akan Kaji Permintaan Amien Rais Soal Audit Forensik IT KPU

Pertama, Ratna mengatakan tidak bisa sembarang orang melakukan audit terhadap lembaga negara, 

"Ada mekanisme yang telah ditetapkan peraturan perundangan untuk melakuan audit. Baik itu audit IT maupun audit keuangan," kata Ratna dalam keterangannya, Sabtu (2/3/2019).

Ratna mengatakan, audit apapun tentu harus dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki sertifikasi dan ditunjuk oleh KPU.

Kedua, kata Ratna, Amien Rais mengancam jika ada kecurangan, maka pasangan calon nomor dua. Prabowo - Sandi akan mundur dari Pemilu.

"Ini yang disebut seperti melempar bumerang," kata Ratna.

Ratna menjelaskan, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mengatur aturan main kepada para pasangan calon jika mengundurkan diri.

Pasal 552 ayat (1) jo. Pasal 236 ayat (2) UU Pemilu mengatakan bahwa :

"Setiap capres dan cawapres yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai peserta pilpres sampai dengan pemungutan suara putaran pertama akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 50 miliar."

"Pada awal penetapan pasangan calon oleh KPU, setiap pasangan calon wajib menyerahkan surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon. Surat pernyataan ini yang mendasari mengapa pasangan calon bisa dipidana," kata Ratna. 

Baca: Hendardi: Amien Rais Jangan Delegitimasi KPU

Sebelumnya, Amien Rais bersama massa FUI mendatangi Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, Jumat, 1 Maret lalu.

“Awal April tim (Koalisi) Adil Makmur akan datang full force IT-nya untuk audit IT KPU. Kalau KPU tidak mau berarti ada niat curang,” kata Amien Rais saat itu.