TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN, Bara Hasibuan meminta untuk tidak menyebarkan persepsi pemilu penuh dengan kecurangan.

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta KPU melakukan audit forensik IT karena diduga ada kecurangan.

"Jadi saya pikir gini ya. Kalau kita menyebarkan semacam persepsi bahwa proses ini penuh dengan kecurangan, itu sangat berbahaya bagi proses pemilu yang merupakan proses terpenting dalam demokrasi kita. Jadi itu semacam memberikan delegitimasi kepada KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu," kata Bara di Kompleks Parlemen,  Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Menurutnya, kewajiban elite politik adalah mendukung KPU dan tidak menyebarkan delegitimasi.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menilai penting bagi elite politik untuk menanamkan kepercayaan di masyarakat

"Kewajiban para elite politik adalah mendukung KPU, termasuk untuk misalnya memastikan bahwa KPU bersikap independen. Dan yang penting bahwa jangan menyebarkan delegitimasi, persepsi bahwa belum apa-apa proses ini sudah berlangsung secara, artinya penuh dengan kecurangan," tuturnya.

"Padahal tidak ada bukti kuat untuk mendukung tuduhan dan argumentasi tersebut. Jadi kita penting elite politik untuk menanamkan trust, kepercayaan di masyarakat akan legitimasi dari proses yang sedang berlangsung," lanjutnya.

Baca: Usai Penangkapan Andi Arief, Kamar Hotel Tak Diberi Garis Polisi

Lebih lanjut menurutnya, kecurangan pemilu bisa disampaikan kepada publik jika ada bukti di lapangan.

Bara pun menegaskan sikap menyebarkan persepsi bahwa ada kecurangan dalam pemilu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab.

"Ya artinya kan ini kan masih berlangsung, belum selesai. Jadi kita kalau memang itu ada bukti-bukti baru bisa kita keluarkan setelah hasil perhitungan suara. Kalau memang bukti-bukti di lapangan ada kecurangan yang dilakukan misalnya oleh beberapa pihak, atau pegawai negeri sipil yang tidak bersikap independen, yang tidak parsial, nah itu bisa dikemukakan kepada publik," katanya.

"Tapi kalau terus menyebarkan kecurigaan akan independensi dari KPU, saya pikir itu satu hal yang tidak bertanggung jawab dan sangat berbahaya dan bisa menanamkan sikap apatis di kalangan rakyat terhadap kemampuan dari KPU untuk menyelenggarakan proses ini secara independen dan secara fair," tutup Bara.

Sebelumnya Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang. Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.

"Saya peringatkan awal April tim adil makmur akan datang dengan full force IT nya. kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, (1/3/2019).

Menurut Amien KPU harus bersedia diaudit. Apabila tidak maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT nya.

"Kalau engga mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun  gejala-gejal itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon.  kita masih ada agak baik sangka," katanya.

Amien mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda. Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.

"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. kemudian ratusan ribu e-KTP,  ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. ini apa apaan," katanya.