TRIBUNNEWS.COM, PIDIE - Para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyampaikan komitmennya untuk mendukung serta memenangkan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

Mereka beralasan, lebih mempercayai komitmen dan ketulusan pasangan tersebut.

Hal itu disampaikan dalam acara Silaturahmi TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin dengan eks kombatan GAM Kabupaten Pidie, di sela Safari Kebangsaan X, Jumat (8/3/2019). 

"Jangan pernah gundah, rakyat Aceh pasti akan mendukung Jokowi. Apalagi para eks kombatan," kata mantan Panglima sayap militer GAM yang juga pembina Komunitas Aceh Jokowi Amin Kuat (Kajak), Sofyan Dawood.

Sofyan membeberkan sejumlah alasan mendukung Jokowi. Pihaknya melihat Jokowi adalah adalah pemimpin yang adil. Walau di pemilu 2014 lalu Jokowi kalah di Aceh, namun tetap memperhatikan Aceh.

"10 kali beliau turun ke Aceh sebagai presiden, walau kalah di pemilu 2014. Beliau tetap memperhatikan Aceh. Itulah keadilannya Jokowi. Belum lagi proyek-proyek raksasa pemerintahannya yang nilainya puluhan triliun di Aceh. Salah satunya tol dari Aceh Besar sampai Pidie," beber Sofyan Dawood.

Para orang tua Aceh yang sudah bertemu Jokowi juga memperkuat keyakinan bahwa sang capres nomor urut 01 adalah orang baik. 

"Rupanya Jokowi ini sangat sederhana dan tak memikirkan kepentingan keluarga sendiri. Yang dia pikirkan hanyalah kepentingan rakyat," kata Sofyan Dawood yang juga salah satu pendiri Partai Nanggroe Aceh itu.

Sofyan juga mengungkapkan, para eks kombatan GAM hanya berharap Jokowi bisa menyelesaikan isi MoU perdamaian Aceh bila terpilih kembali sebagai presiden di periode 2019-2024. 

Baca: Tiga Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Distrik Mugi Sudah Diterbangkan ke Kampung Halamannya

"Lalu kesejahteraan para santri dan ulama di Aceh agar dibangun lebih bagus lagi," imbuhnya.

Sementara, salah seorang eks kombatan GAM, Safrizal Sahril, mengatakan para eks kombatan tak lagi bermata buta. Mereka bisa membaca dan menulis.

Sehingga tak lagi bisa dibodohi oleh hoaks dan fitnah yang disebar terhadap Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami bisa memilih dengan murni. Dan Kami memilih Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin yang pasti menang," kata Safrizal.

"Kami hanya berharap pemerintahan Jokowi, tolong bina kami eks kombatan GAM ini. Kami yakin Pak Jokowi akan memenuhinya. Kami tahu, dari wajahnya saja bisa dilihat, beliau orangnya tulus. Orangnya anak dari dari masyarakat karena lahir dari masyarakat biasa, sama seperti kami," tambahnya.

Eks kombatan GAM lainnya, Munawwar, mengatakan Jokowi sudah memberi bukti bukan lagi janji.

Langkah-langkah perbaikan sudah dilakukan. Para eks kombatan memahami bahwa tak mungkin di 5 tahun pemerintahannya bisa menyelesaikan semua masalah.

Maka dari itu, Jokowi harus kembali memimpin di periode berikutnya agar bisa menuntaskan perbaikan negeri.

"Saya santri, Alhamdulilah kami akan ikuti guru dan agama kami dengan mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin," tandas Munawwar.

Menanggapi hal itu, Tim KH Ma'ruf Amin, KH Lukmanul Hakim, meminta agar masyarakat Aceh tak terpengaruh hoaks dan fitnah yang disebar di media sosial dan masyarakat.

Fitnah pertama adalah bahwa Jokowi adalah PKI. Padahal, Jokowi lahir tahun 1961, sementara peristiwa PKI terjadi pada 1965.

Sehingga jelas sekali bahwa hal itu adalah fitnah yang disinyalir sengaja diserangkan supaya negeri porak poranda karena fitnah.

"Aceh ini pernah porak poranda karena fitnah. Jangan sampai porak poranda ini menyebar ke seluruh Indonesia karena fitnah demikian. Kami yakin orang Aceh akan mencegah kerusakan karena fitnah," kata Lukman.

Fitnah kedua, Jokowi disebut anti-Islam, bahkan pembenci Islam. Kata Kiai Lukman, fitnah tersebut sengaja dihembuskan supaya masyarakat Islami seperti Aceh tak mau memilih Jokowi.

"Padahal Jokowi adalah orang Islam dan cinta Islam. Beliau tak hanya omong soal Islam. Tapi juga melaksanakan syariat Islam. Sholat 5 waktu, puasanya, hajinya, zakatnya; pokoknya semua praktik rukun iman Islam dilakukan," beber Kiai Lukman.

"Jadi kok bisa disebut anti-Islam? Tak benar itu," tandasnya.

Fitnah berikutnya adalah Pemerintahan Jokowi dituduh melakukan persekusi ulama.

Padahal, yang dilakukan adalah penegakan hukum terhadap siapapun yang melanggar hukum. Para kepala daerah, walau dari koalisi parpol pendukungnya, tetap diproses hukum oleh KPK bila memang melakukan pelanggaran hukum.

"Coba tunjuk siapa ulamanya dipersekusi? Habib Bahar? Wong memang dia salah secara hukum, ya harus dihukum," imbuh Lukman.

Diapun menceritakan bagaimana Jokowi menggunakan haknya sebagai presiden untuk membebaskan Ustaz Abu Bakar Baasyir.

Namun, Abu Bakar Baasyir belum bisa memperoleh kebebasan karena tak mau memenuhi prosedur soal kesetiaan kepada Pancasila.

"Jadi bukan karena pak Jokowi tak mau membebaskan, cuma Ustaz Abu Bakar Baasyir tak mau ikuti prosedur," kata Lukman.

Ia pun pun mengajak masyarakat Aceh mengingat permintaan agar pasangan capres-cawapres bersedia mengikuti tes membaca Alquran.

Tes tersebut wajar karena ada qanun bahwa setiap pemimpin harus bisa membaca teks Alquran.