BPN Heran 15 Camat di Makassar Dukung Jokowi Lolos dari Sanksi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hanafi Rais menyayangkan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan yang memutuskan tak ada unsur kampanye dalam video 15 camat di Makassar dukung Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menurut Hanafi, dalam video itu jelas para camat deklarasi menggunakan seragam dinas.

"Saya agak kaget karena jelas-jelas di video itu kan camat apalagi berseragam itu kan melakukan deklarasi dukungan ya. Saya enggak habis pikir kenapa itu dianggap enggak melanggar," ujar Hanafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/3/2019).

"Jadi bagi saya ini masih jadi tanda tanya besar walapun Bawaslu sudah menyatakan demikian," imbuhnya.

Legislator PAN itu menilai keputusan tersebut bisa membuat masyarakat kecewa.

Serta bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

"Tetapi saya kira lama kelamaan mereka akan kecewa dan saya meyakini masyarakat akan memberi hukuman pada mereka yang curang di bilik suara nanti dengan memilih Prabowo-Sandi," pungkasnya.

Dilansir TribunMakassar.com, penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas  Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan merampungkan hasil penyelidikannya terkait video viral 'saya camat' di Makassar, Senin (11/3/2019).

Baca: Kemlu RI: Harina Hafizt Masih Memegang Paspor RI

Hasilnya, 15 camat se-Kota Makassar yang dilaporkan ke Bawaslu RI, Bawaslu Sulsel, dan Bawaslu Kota Makassar tidak terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu sebagaimana yang telah dilaporkan oleh 15 pelapor ke Bawaslu.

"Semua pembahasan tentu ada dinamikanya, pada akhirnya kita mengambil kesimpulan, pertama, camat-camat yang diadukan itu diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya, artinya bukan hukum pemilu," tegas Ketua Bawaslu Sulsel La Ode Arumahi, Senin (11/3/2019).