Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo melihat sejumlah fenomena pilihan politik masyarakat dalam survei terbaru Litbang Kompas mengenai elektabilitas Pasangan Calon di Pemilu Presiden 2019.

Dalam survei terbarunya elektabilitas Jokowi-Ma'ruf hanya berbeda 11,8 persen dari Prabowo Sandi. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,7 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Sementara 13,4 persen responden menyatakan rahasia.

Fenomena tersebut menurut Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN itu yakni adanya 'Protest Vote' yang semakin tinggi. Banyak pemilih yang geram dengan sejumlah peritiwa politik dan hukum dalam beberapa hari terkahir ini.

"Mereka marah dengan beberapa kejadian, seperti OTT (operasi tangkap tangan) Romi (Ketum PPP), ketidakadilan dalam penegakan hukum, dan penjegalan Prabowo-Sandi di beberapa daerah. Vulgarnya pemakaian kementerian/lembaga negara, BUMN, ASN bahkan uang negara untuk mendongkrak elektabilitas juga membuat mereka tidak senang," kata Dradjad kepada Tribunnews, Rabu, (20/3/2019).

Baca: Cristiano Ronaldo Jadi Panutan Seluruh Pesepak Bola

Fenomena 'Protest Vote' tersebut menurut Dradjad sangat berpotensi menggerus suara Jokowi-Ma'ruf di Pemilu Presiden 2019.

Hal itu kata Dradjad terbukti dengan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah, dimana banyak pemilih Jokowi di 2014 lalu yang menilai Pemilu sekarang tidak fair,karena sebagai petahana Jokowi menghalalkan segala cara.

Oleh karena itu menurut Dradjad, tidaklah heran bahwa survei Litbang Kompas menangkap adanya penururunan terhadap elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan peningkatan pada pasangan Prabowo-Sandi.

"Mereka sekarang memilih Prabowo sebagai protes. Protest votes ini sangat berpotensi menggerus suara Jokowi-Ma’ruf," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya menurut Dradjad akan mengintensifkan kampanye di sisa hari menjelang pemungutan suara. Selain menyasar kelompok swing voter, kampanye juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat yang sekarang ini tidak merasakan kue pembangunan.

"Gerakan ke kalangan pekerja, petani atau peternak, nelayan dan penduduk pedesaan juga perlu lebih intensif. BPN dan caleg akan makin gencar bertemu dengan mereka," pungkasnya.