TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Yandri Susanto mengatakan BPN akan melaporkan yang berceramah soal NU akan menjadi fosil dan tak akan ada lagi tahlil dan zikir bila cawapres 01 KH Ma'ruf Amin kalah.

Kendati demikan, ia meminta Kepolisian dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) proaktif mengusut dan menindaklanjutinya.

"Kita dari BPN, melalui bidang hukum kita, Insya Allah pasti melaporkan itu, karena sangat merugikan pasangan 02. Jadi, langkah hukum akan kami tempuh, untuk melaporkan orang yang pembicaraannya sangat tak bisa dipertanggungjawabkan," ucap Yandri di Ruang Rapat fraksi PAN DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya, Bawaslu bisa pro aktif terhadap kasus tersebut

Baca: Sebut Jokowi Ngasal karena Sarankan Petani Sawit Tanam Durian, Rizal Ramli Tawarkan Solusi Pengganti

Terlebih, saat ceramah tersebut, cawapres Ma'ruf bersebelahan dengan penceramah yang dianggap berkaitan dengan pilpres.

"Kalau Bawaslu tunggu laporan, tentu agak aneh juga. Sebaiknya Bawaslu proaktif, karena sudah viral. Kan, itu enggak harus tunggu delik aduan, sudah jelas di mana tempatnya, apa yang dibicarakan. Siapa yang jadi narsumnya, jelas. Dan, Bawaslu punya struktur yang sangat mapan dari Bawaslu RI sampai TPS," tegas Yandri.

Kata Legislator PAN itu, hoaks tersebut tak bisa dibiarkan, sebab menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Yandri tak ingin persatuan dirusak, karena pilpres.

"Termasuk Kepolisian, tanpa menunggu laporan sebaiknya proaktif juga, karena sungguh meresahkan di tengah masyarakat. Mana mungkin, Prabowo-Sandi akan menghapuskan tahlilan. Justru, kita akan perkuat nilai keagamaan itu," ujar Yandri.

Baca: Diperlihatkan Foto Artis Indonesia, Bule Jerman: Lucinta Luna Manis Banget, Syahrini Banyak Palsu

Yandri pun mencontohkan, pasangan calon 01 tak memiliki program meliburkan anak sekolah di bulan Ramadan.

Sementara itu, Prabowo-Sandi meliburkan di bulan Ramadan, agar nyaman tahlilan dan zikir.

"Itu program Prabowo-Sandi yang real, mereka ingin situasi umat Islam betul-betul dijaga, diayomi bukan dikriminalisasi. BPN Insya Allah akan melakukan itu melalui jalur hukum yang ada," pungkas anggota Komisi II DPR RI itu.