Jokowi Tak Lakukan Persiapan Khusus Hadapi Prabowo Di Debat Keempat
"Pak Jokowi tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat yang keempat ini," ujar politikus Golkar ini.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tidak ada persiapan khusus akan dilakukan Calon Presiden 01 Joko Widodo (Jokowi) menghadapi Capres 02, Prabowo Subianto, dalam debat keempat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, pada Sabtu (29/3/2019) besok.
Demikian disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews.com, Jumat (29/3/2019).
"Pak Jokowi tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi debat yang keempat ini," ujar politikus Golkar ini.
"Bahwa ada sedikit simulasi-simulasi ya itu dilakukan untuk menyesuaikan waktu," tambahnya.
Karena tema debat keempat yakni ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional, adalah isu-isu yang sudah dikuasai dan dilakukan Jokowi selama memerintah sekitar lima tahun ini.
"Pak Jokowi dengan isu-isu tersebut sudah beliau kuasai," jelas anggota DPR RI ini.
Baca: Menurut Maruf Amin, Jokowi Lebih Banyak Dipilih Kalangan Milenial
Kalau itu soal tampilan, kata dia, Jokowi akan tampil apa adanya.
"Dengan gayanya yang khas," ucap Ace.
Lebih jauh ia menjelaskan, Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi telah dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020.
Capaian membanggakan ini juga akan menjadi modal penting bagi Calon Presiden nomor urut 01 itu ketika menghadapi debat keempat melawan Prabowo Subianto, pada Sabtu (30/3/2010).
"Hal ini sebagai bukti, Indonesia merupakan salah satu negara yang dipercaya untuk memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia," ujarnya.
Indonesia juga imbuh anggota DPR RI ini, selalu dirujuk sebagai negera muslim terbesar di dunia dengan pemahaman Islam yang toleran dan moderat dan memiliki kompatibilitas dengan demokrasi.
Dalam pemerintahan Jokowi, dia menegaskan, isu Palestina terus menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.
"Beberapa negara Islam, seperti Afganistan, belajar dari Indonesia tentang penyelesaian konflik politik yang berbasis agama dapat diselesaikan secara damai," jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Masih di bidang perdamaian, kata dia, Indonesia merupakan salah satu kontributor terbesar pasukan pemelihara perdamaian PBB (PKO).
Tahun lalu, Indonesia mengirimkan 850 personel, 22 diantaranya perempuan. Per November 2018, jumlah pasukan perdamaian Indonesia adalah 3545.
Selain itu lanjut dia, Indonesia aktif mendorong adanya kerjasama dan kolaborasi, baik bilateral maupun multilateral, untuk mewujudkan tatanan global yang damai dan produktif.
Pesan moral itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Oktober 2018 di Bali yang diselenggarakan dengan sukses dan mendapat pujian pemimpin dunia.
"Presiden Jokowi mengatakan bahwa bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan kerja sama, karena tantangan global sangatlah besar dan tidak mungkin satu negara dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Kita tidak boleh menyerah menghadapi tantangan yang sangat besar ini, mulai dari masalah instabilitas di berbagai kawasan, radikalisme, terorisme, migrasi ireguler, melemahnya ekonomi global, perubahan iklim, hingga bencana alam," paparnya.
Politik luar negeri Pemerintahan Jokowi juga diarahkan pada upaya yang serius untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Hasilnya antara lain 73,503 kasus WNI telah diselesaikan, 278 WNI telah dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk overstayers) telah direpatriasi.
Selain juga 16.432 WNI telah dievakuasi dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia, 37 WNI yang disandera di Filipina dan Somalia telah dibebaskan.
"Pun lebih dari Rp 574 miliar, hak finansial WNI/TKI di luar negeri berhasil dikembalikan. Untuk lima tahun ke depan, kami akan terus meningkatkan perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri," jelasnya.
Dengan berbagai capaian politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menunjukan kepemimpinan Indonesia yang berperan aktif dalam hubungan internasional, maka lima tahun ke depan kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin akan terus ditingkatkan baik regional maupun dunia.
Hal itu dilakukan antara lain dengan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi regional maupun internasional, melalui keterlibatan dalam ASEAN dan Dewan Keamanan PBB, dengan mengedepankan total diplomacy, diplomasi perdamaian, dan diplomasi kemanusiaan untuk memperkokoh kepentingan nasional.
"Kami akan melanjutkan diplomasi kawasan perbatasan dan memperkuat keamanan di wilayah perbatasan dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia," ucapnya.
Sebagai penduduk muslim terbesar di dunia, lebih lanjut ia memastikan, Jokowi-Ma'ruf Amin akan memperkuat kepemimpinan Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan mempromosikan Islam yang moderat (Wasathiyyah), mempererat Ukhuwah Islamiyah sesama Muslim di dunia, serta terus berjuang untuk kemerdekaan Palestina.
Dia menyebutkan juga, Jokowi-Ma'ruf Amin akan melakukan upaya-upaya yang serius untuk memperkuat diplomasi ekonomi, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional Indonesia dalam kerja sama perdagangan, investasi dan pariwisata, serta perluasan pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional.
"Kami juga akan meningkatkan pemanfaatan potensi budaya dan kekayaan kuliner sebagai instrumen diplomasi Indonesia," jelasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat keempat Pemilihan Presiden 2019, Sabtu (30/3/2019).
Debat bakal mempertemukan kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Tema yang diusung dalam debat keempat adalah ideologi, pemerintahan, keamanan, serta hubungan internasional.
Saat ini, KPU masih terus mempersiapkan pelaksanaan debat yang akan digelar di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. (*)