TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) dinilai lebih memahami pemanfaatan e-Government (e-Gov) untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibanding pesaingnya Prabowo Subianto.

"Saya melihat ketika membahas tema pemerintahan, Pak Jokowi datang dengan ide segar yaitu Dilan atau Digital Melayani. Itu sangat milenial dan orisinil khas Jokowi," papar Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Sakti Wahyu Trenggono menanggapi debat Capres 2019 pada Sabtu (30/3/2019).

Menurutnya, Jokowi adalah salah satu inisiator dari penerapan e-Gov di pemerintahan.

"Lihat waktu dia jadi gubernur kan gaung smart city beliau yang besarkan. Kala beliau jadi Presiden, banyak daerah adopsi smart city. Terus ide Sistem Online Single Submission(OSS) untuk pengurusan izin berusaha, itu bukti beliau punya e-leadership yang kuat," katanya.

Baca: TKN: Jokowi Paham Diplomasi Soft Power, Prabowo Seperti Pengamat Militer

Dijelaskannya, Jokowi memang sejak 4,5 tahun lalu getol mendigitalisasi sejumlah layanan di pemerintahan karena paham dengan transformasi tersebut budaya korupsi dan kolusi bisa ditekan.

"Pemanfaatan e-Gov salah satu program andalan Pak Jokowi. Tol langit dibangun dengan satelit Indonesia Raya (Satria), Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Palapa Ring itu salah satunya untuk membuat e-Gov hadir hingga pelosok. Visi e-leadrship ini tak saya lihat di lawan debatnya," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam debat Capres pada Sabtu (30/3), Jokowi dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saling beradu argumen seputar tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional. Salah satu pembahasan tentang tentang pengelolaan pemerintahan.

Moderator kala itu melemparkan pertanyaan terkait tantangan revolusi industri 4.0 dimana pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk dapat membangun tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi atau e-Gov.

Jokowi memberikan jawaban yang sangat "kekinian" dengan memunculkan istilah "Pemerintahan Dilan" atau digital melayani.

Menurutnya, pelayanan bukan hanya melayani tapi kecepatan juga dibutuhkan sehingga diperlukan reformasi dalam bidang pelayanan melalui e-government, e-procurement, dan e-budgeting sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan. Kedua, penyederhanaan dan penajaman kelembagaan.