Politikus PDIP: Prabowo Salah Data soal Kekuatan TNI
Charles Honoris, mempertanyakan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait pertahanan Indonesia tergolong rapuh,
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Charles Honoris, mempertanyakan pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait pertahanan Indonesia tergolong rapuh, dalam debat keempat semalam.
Ia mengatakan, berdasarkan data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara dan urutan ke-15 untuk dunia.
Bahkan, lanjutnya, data tersebut menunjukkan kekuatan militer Indonesia mengalahkan Israel (berada di urutan 16), yang selama ini dikenal punya militer kuat.
"Jadi kalau Prabowo marah-marah ke penonton karena mereka dianggap menertawakan pertahanan negara yang rapuh, jangan-jangan penonton sebenarnya sedang menertawakan kesalahan data Prabowo," ujar Charles, dalam keterangannya, Minggu (31/3/2019).
Baca: Kapolri Bersama Panglima TNI Silaturahmi ke Ponpes Al Baghdadi Karawang
Menurutnya, penonton menertawai Prabowo karena meski yang bersangkutan mantan militer, ternyata tidak mengetahui dengan benar kekuataan TNI saat ini.
Oleh karena itu, tidak salah jika Jokowi mengatakan 'Pak Prabowo tidak percaya pada TNI kita.'
"Prabowo yang mantan TNI justru tidak percaya TNI kuat, karena dia mendapatkan data yang salah," kata Charles.
Anggota Komisi I DPR itu juga menilai publik menangkap bahwa Jokowi yang sipil ternyata jauh lebih komprehensif dalam memahami pertahanan negara ketimbang Prabowo.
Baca: Ayu Ting Ting Pamer Foto Mesra dengan Saheer Seikh, Komentar Ivan Gunawan Banjir Dukungan
Charles melihat Prabowo masih fokus di pertahanan konvensional, dan soal teknologi yang bersangkutan merasa tidak masalah jika harus tetap memakai teknologi lama.
Sebaliknya, Jokowi sudah bisa memetakan ancaman ke depan seperti cyber warfare, sehingga Jokowi bisa fokus membangun pertahanan siber negara.
"Selain itu, pernyataan Prabowo semalam bahwa anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil, juga telah mengabaikan fakta bahwa alokasi APBN untuk pertahanan negara di era Presiden Jokowi telah jauh meningkat siginifikan," kata dia.
"Pada APBN 2019, anggaran pertahanan Rp 108,4 triliun atau naik hampir 80 persen dari era Presiden SBY yakni Rp 86,2 triliun (APBN 2014)," imbuh Charles.