TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Ketua Kogasma (Komando Tugas Bersama) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai bahwa saat ini bukan lah waktu yang tepat untuk membicarakan jatah menteri padahal Pilpres 2019 belum dilakukan.

Kritik itu disampaikan AHY menanggapi pernyataan Direktur Media dan Komunikasi BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan sudah membicarakan jatah menteri bersama capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

AHY mengatakan bila hal itu dibahas sekarang justru bisa melukai perasaan rakyat yang ingin hak-haknya diperjuangkan.

“Kami tidak melihat itu sebagai sesuatu yang tidak penting tapi membicarakan jabatan menteri, berapa porsinya, pos mana saja justru dikhawatirkan bisa melukai perasaan rakyat,” ungkap AHY di sela kegiatan kampanyenya di Semarang, Jawa Tengah pada Senin (1/4/2019) malam.

AHY mengaku pernah ditawari langsung jabatan menteri oleh Prabowo sebagai capres yang saat itu sedang berkepentingan menggalang koalisi.

Namun putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu mengatakan bahwa fokusnya saat ini ingin memastikan masyarakat tahu bahwa Partai Demokrat berjuang untuk kesejahteraan rakyat lima tahun mendatang melalui 14 prioritas.

Antara lain peningkatan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, kesejahteraan masyarakat serta keadilan.

Baca: Pemimpin Kelompok JAD Bandung Terlibat Bom Surabaya dan Serangan Terorisme di Solo

AHY juga mengaku tidak kecewa dengan pernyataan Hashim yang masih mempertimbangkan Demokrat dan dirinya masuk jajaran kabinet Prabowo-Sandi.

“Yang terpenting saat ini adalah memperjuangkan solusi lima tahun ke depan bagi masalah yang kini dialami masyarakat, itu lah ikhtiar politik Partai Demokrat,” terangnya.

AHY sendiri mengaku sudah mengkonfirmasi kabar itu langsung kepada BPN.

“Setelah saya klarifikasi bahwa maksud Pak Hashim adalah masih dipertimbangkan jumlah kursi yang ditawarkan untuk Demokrat, semoga hal ini dipahami secara baik oleh semua pihak,” pungkasnya.

Sebelumnya Hashim Djojihadikusumo mengatakan tujuh kursi menteri akan diberikan pada PAN, enam untuk PKS, sementara lainnya masih dipertimbangkan termasuk nama AHY dan untuk Partai Demokrat sebagai koalisi.