TRIBUNNEWS.COM - Wacana pembagian jatah kursi menteri di kubu Prabowo - Sandiaga Uno telah digulirkan jelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 yang tinggal hitungan pekan lagi.

Wacana tersebut pertama kali digaungkan oleh Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, pada Senin (1/4/2019).

Baca: TKN: Pemilu Saja Belum, Bagaimana Bagi-bagi Kursi Menteri?

"Ya, kami sudah sepakat. Kalau Prabowo - Sandiaga Uno menang, sudah ada tujuh menteri untuk PAN, enam kursi untuk PKS," kata Hasyim.

Sementara, dua partai pendukung lain seperti Partai Demokrat dan Partai Berkarya, menurut Hashim masih dipertimbangkan. Ini termasuk rencana pemberian jabatan untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kerap disebut oleh Prabowo akan mengisi kursi menteri di pemerintahannya jika terpilih nanti.

Baca: AHY: Membicarakan Porsi Menteri Saat Seperti Ini Bisa Melukai Perasaan Rakyat

Prabowo menyebut AHY sebagai sosok yang pintar dan layak untuk menjadi salah satu menteri di kabinetnya.

Ini ia sampaikan saat melakukan kampanye akbar di Stadion Sidolig, Bandung. Lalu bagaimana tanggapan partai-partai koalisi, pengamat, dan kubu lawan mengenai rencana jatah kursi menteri ini?

Tanggapan koalisi 

Partai pendukung Prabowo - Sandiaga Uno, Koalisi Indonesia Adil-Makmur, diisi oleh lima partai koalisi, empat partai pengusung (Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, PKS) dan satu partai pendukung (Partai Berkarya).

Setelah mendengar wacana dapat jatah tujuh kursi, PAN justru mengaku belum membicarakan masalah ini di internal partai mereka.

Baca: Akademisi: Bagi-bagi Jatah Menteri Bertentangan dengan Pernyataan Prabowo Saat Debat

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengaku PAN masih fokus untuk memenangkan Prabowo - Sandiaga Uno dan partainya pada pemilu 17 April nanti.

Begitu juga dengan PKS yang mendapat jatah enam kursi menteri.

Partai berlambang padi dan kapas ini mengaku belum membicarakan masalah jumlah menteri dari PKS dengan Prabowo.

Namun, Juru Bicara PKS Suhud Alynudin menyebut, partainya siap memberikan kader-kader terbaiknya jika diminta oleh Prabowo untuk mengisi formasi menteri di kabinetnya.

Sama seperti PAN, PKS sekarang ini masih terfokus pada upaya memenangkan Pilpres dan Pileg.

Sementara itu, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat AHY menyebut, membicarakan pembagian kursi menteri saat ini justru akan melukai perasaan rakyat.

Meskipun hal ini penting, namun saat ini lebih baik koalisi fokus untuk memenangkan pemilu.

Baca: Kubu Prabowo: Betul Sudah Ada Pembahasan Jatah Menteri tapi Belum Sampai pada Tahap Jumlah

Seusai pemilu, membicarakan menteri dan segala hal yang berkenaan dengan arah pemerintahan barulah dirasa tepat.

Meski masih dipertimbangkan oleh Hashim, AHY mengaku partainya pernah ditawari oleh Prabowo untuk mengisi posisi capres saat masih membangun koalisi.

Kata pengamat

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute, Jerry Massie, menyatakan bahwa pembicaraan soal kursi menteri sebelum Pemilu 2019 merupakan pembicaraan yang tidak perlu dilemparkan ke publik.

"Sebetulnya jangan dulu menyampaikan jatah-jatahan, disimpan dulu. Hal ini penggiringan opini seakan-akan Prabowo sudah menang," kata Jerry saat dihubungi Selasa (2/4/2019).

Baca: Hasil Survei Indikator Politik di Palembang : Jokowi 40,2 Persen, Prabowo 36,8 Persen

Jerrie juga menyebut, Hashim yang menyebut jatah kursi menteri bagi beberapa partai politik sebagai sikap yang gegabah.

"Ini harusnya tak perlu diumumkan menteri-menterinya. Bagi saya agak gegabah dengan statement Hashim soal menteri-menteri yang duduk di kabinet," ucap Jerry.

Urusan ini, semestinya cukup dibicarakan di internal dan tidak diumbar ke publik, seolah-olah Prabowo-Sandi sudah memenangi pemilu

Jerry menyebut apa yang dilakukan Hashim merupakan strategi politik untuk mengintimidasi kubu 01 alias Jokowi - Maruf Amin.

Mengumumkan bagi-bagi kursi menteri seolah-olah sudah memenangkan pemilu, ingin menunjukkan tingkat percaya diri yang tinggi.

Taktik ini juga dilakukan untuk menghantam sembilan survei lembaga yang sebelumnya ada dan semuanya menyebut Jokowi unggul di atas Prabowo.

Strategi ini dilakukan dengan tujuan membuat konsentrasi kubu lawan buyar.

Baca: Elektabilitas Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo - Sandiaga Uno Menurut 7 Hasil Survei Ini

Strategi ini juga bisa menjatuhkan mental juga psikologis Jokowi dan TKN.

“Jadi mereka membuat konsentrasi lawan buyar, dan mereka punya confidence yang tinggi. Ini untuk meredam di mana sembilan hasil survei semuanya memenangkan Jokowi. Ini taktik sederhana, sebagai taktik menyerang hal berharga musuh untuk menjatuhkan mental dan psikologi Jokowi bahkan TKN," ucapnya.

Pernyataan TKN

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyebut kubu Prabowo - Sandiaga Uno pragmatis saat membicarakan pembagian jatah kursi menteri.

"Ini menunjukkan karakter koalisi yang dibentuk untuk tujuan-tujuan pragmatis, yakni bagi-bagi kursi menteri. Hal ini mengonfirmasi peristiwa sebelumnya yang dikenal dengan skandal bagi-bagi kardus,” kata Ace Selasa (2/4/2019).

Baca: Optimis Menangi Pilpres 2019, TKN Sebut Masyarakat Tak Ingin Bertaruh Pilih Pemimpin

Selain pragmatis, menurut Ace hal ini juga menunjukkan kerapuhan koalisi yang dibangun.

Banyak partai politik yang sebenarnya setengah hati mendukung Prabowo - Sandiaga Uno dalam pencalonannya.

Baca: Dituding BPN Prabowo-Sandi, Ini Reaksi Mendagri Tjahjo Kumolo

"Dengan cara iming jabatan menteri, partai-partai yang ogah-ogahan diharapkan tetap mendukung," ujarnya.

Terakhir, Ace juga menyebut hal ini seolah-olah bertolak belakang dengan retorika “membela kepentingan rakyat” yang selama ini selalu digaungkan oleh Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Penulis : Luthfia Ayu Azanella

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Polemik Pembagian Kursi Menteri di Kubu Prabowo-Sandiaga....