Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

KPK dan KPU Sepakat Publik Bisa Akses Situs LHKPN Sebelum Mencoblos

Pahala Nainggolan mengatakan, seluruh nama pejabat negara dan yang mencalonkan kembali di Pemilu 2019 terdata dalam situs LHKPN.

KPK dan KPU Sepakat Publik Bisa Akses Situs LHKPN Sebelum Mencoblos
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memberikan keterangan pers terkait penerimaan LHKPN 2018 di Gedung KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019). KPK menyatakan persentase tingkat kepatuhan lembaga legislatif untuk pelaporan LHKPN adalah paling rendah dalam tahun 2018. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Hal itu pun demi terpilihnya para pejabat negara yang tepat dan paham dengan kewajibannya.

"Salah satunya mendorong LHKPN. Ini bisa jadi salah satu tindak pencegahan pidana korupsi," ujar Arief.

KPU sebelumnya telah membut regulasi aturan yang melarang mantan terpidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual pada anak-anak, maju sebagai caleg.

"Tapi satu item di Judicial Review dan KPU kalah. Yang masih bisa diwujudkan sekarang adalah kewajiban melaporkan LHKPN paling lama 7 hari setelah dinyatakan sebagai calon terpilih," katanya.

Maka itu KPU berkoordinasi dengan KPK dan sepakat mengawal pelaporan LHKPN para caleg. Bahkan bagi mereka yang mau melaporkan di awal pun dipersilahkan.

"Ini warisan penting yang harus dihasilkan untuk generasi akan datang. Kalau terus begitu maka LHKPN akan 100% dan menjadi kebiasaan yang selalu kita kerjakan," kata Arief.
 

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Fajar Anjungroso
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas