Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca pemungutan suara Pemilu 2019 kemarin, mayoritas berbagai lembaga survei yang melakukan hitung cepat atau quick count dan mengunggulkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ketua Umum Barisan Nasionalis, Tri Budiarto mengatakan hasil quick count merepresentasikan hasil Pilpres 2019.

Alasan dia, quick count menggunakan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia menyampaikan selamat kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin karena telah memenangkan Pilpres 2019.

"Meskipun hasil quick count bukan pengumuman resmi KPU RI, tetapi quick count merupakan metode ilmiah yang telah terbukti merepresentasikan kondisi sebenarnya. Untuk itu, selamat kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin telah diberikan amanah memimpin Indonesia lima tahun ke depan," ujar Tri melalui melalui keterangan tertulis, Jumat (19/4/2019).

Baca: KPU Beralasan Salah Input Data Situng Karena Operator Kelelahan Bekerja 24 Jam

Kendati demikian, Tri Budiarto mengimbau agar masyarakat bersabar menunggu dan menerima hasil perhitungan resmi KPU RI untuk menghindari kegaduhan di antara sesama anak bangsa.

Terutama di antara masing-masing pendukung, simpatisan dan relawan dari peserta Pilpres.

"Agar Pemilu 2019 ini berjalan sukses dan damai, sebaiknya kita tetap menjaga keamanan dan kekondusifan jalannya demokrasi. Sehingga rencana dan upaya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat melakukan aksi-aksi provokatif dan inkonstitusional tidak terjadi. Kita harus tetap menjaga persatuan dan persaudaraan sesama anak bangsa," tegasnya.

Selanjutnya, Tri menyerukan kepada seluruh jajaran Barisan Nasionalis dan segenap lapisan masyarakat untuk mendukung langkah Polri dan TNI untuk menindak tegas pihak-pihak yang ingin melakukan aksi-aksi inkonstitusional yang membahayakan jalannya pemerintahan.

Sebelumnya, TNI dan Polri telah melakukan konferensi pers pada acara tertutup persiapan pengamanan pasca pencoblosan yang dipimpin oleh Menko Polhukam Wiranto di Kantor Menko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta (18/4/2019).

TNI dan Polri menyatakan tetap menjaga stabilitas kemanan dan bertindak tegas kepada yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan serta tidak mentolerir adanya aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses jalannya demokrasi.