Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Berawal dari Surat SBY, Mungkinkah Kubu Prabowo-Sandi Pecah Kongsi?

Gelagat pecah kongsi di kubu Prabowo-Sandiaga. Mulai dari surat SBY hingga sikap PKS yang percaya hasil quick count

Berawal dari Surat SBY, Mungkinkah Kubu Prabowo-Sandi Pecah Kongsi?
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers terkait perolehan suara di exit poll internal tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019). Pada keterangan pers tersebut Prabowo mengklaim dirinya mengungguli pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin. (Tribunnews/Jeprima) 

Apabila, terdapat sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi, partai koalisi dinilai tidak akan fokus, terlebih jika selisih angka lebih dari 4 persen.

"Kalau masih dua persen masih semangat lah. Tapi kalau sudah di atas empat persen, enggak lah. Partai akan menyelamatkan diri masing-masing. Pemilu sudah selesai. Tinggal tunggu hasil KPU saja sebenarnya," tegasnya.

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyangkal adanya tudingan akan lepas dari koalisi adil makmur.

Dirinya mengatakan surat tersebut ditujukkan agar kader partai Demokrat tidak ikut dalam acara-acara yang bukan diselenggarakan oleh pasangan capres cawapres ataupun Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Tidak ada pecah koalisi. Kami tetap berada bersama koalisi adil makmur. Surat itu menjelaskan supaya tidak datang di acara yang bukan diselenggarakan oleh BPN atau pasangan capres cawapres. Jadi, tidak ada keluar dari koalisi," tegas dia.

Ferdinand mengatakan apa yang berkembang saat ini dan mengesankan Demokrat tidak lagi bersama koalisi adalah salah besar.

Ia mengatakan, apabila ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi tentang hasil perhitungan capres dan cawapres, maka partai berlambang Mercy tersebut akan memberikan pengacara terbaik yang dimiliki.

"Kami di depan. Kami siapkan kuasa hukum terbaik kami," ungkapnya.

Kendati demikian, dia mengatakan seluruh hal harus sesuai dengan konstitusi, apabila terjadi hal-hal inkonstitusional terjadi, tidak segan Demokrat akan menarik diri.

"Itu prinsip kami sejak dulu. Harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Tidak boleh melakukan hal di luar itu," jelas Ferdinand.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Pilpres 2019

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas