TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo menilai bahwa pihaknya hanya ingin pemilu kali ini berlangsung jujur adil dan transparan.
Sementara menurutnya yang terjadi kali ini justru kebalikannya.

"Saya ulangi, jujur, adil dan transparan. Kami menilai sekarang tidak jujur, tidak transparan dan tidak adil," ujar Hashim di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, (22/4/2019).

Salah satu yang menjadi sorotan BPN menurut Hashim yakni masalah DPT yang diduga invalid jumlahnya 17,5 juta.

Ia khawatir hasil yang ditampilkan Quick count Pilpres 2019 oleh sejumlah lembaga merupakan dampak dari DPT itu.'

Baca: Moeldoko Bilang Pertemuan Jokowi dengan Prabowo Tinggal Soal Waktu

Menurut Hashim, kakaknya yakni Prabowo Subianto sudah berulang kali meminta kepada penyelenggara Pemilu untuk mengusut sejumlah kecurangan yang terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu.

"Timnya pak Djoko Santoso sudah kirim surat resmi ke KPU dan Bawaslu minta tindakan-tindakan dan kasus ilegal, kecurangan itu diusut dan diperiksa. Diperiksa oleh siapa, ya diperiksa oleh Bawaslu dan KPU,"katanya.

Hashim berharap KPU dan Bawaslu bersikap profesional dalam menyikapi setiap aduan penyelenggaraan Pemilu.

Terutama menyangkut aduan koalisi adil dan makmur, karena memiliki sejumlah bukti.