TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah people power mengemuka akhir-akhir ini setelah pendiri PAN Amien Rais mengancam akan menggerakkan rakyat lewat people power jika terjadi kecurangan di Pemilu 2019.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo mengatakan merujuk pada teori sosial maka people power terjadi jika memenuhi unsur tertentu baik faktor obyektif dan subyektif.

Faktor obyektif terjadi jika ada kesenjangan kemiskinan yang begitu lebar, pemerintahan korupsi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan otoriter penguasa.

"Dan itu pun masih belum cukup sebab kadang-kadang ditambah lagi faktor eksternal, adanya kondisi krisis ekonomi," kata Karyono dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Baca: Ray Rangkuti Memaknai Pertemuan Ketum PAN dengan Jokowi: No People No Power

Sementara faktor subjektif, menurut dia, yakni munculnya aktor-aktor yang dipercaya masyarakat untuk melakukan perubahan.

"Sehingga kalau syarat itu dipenuhi maka gerakan massa yang disebut dengan people power akan terjadi," ujarnya.

Oleh karena itu, dia menilai tidak tepat jika terjadi gerakan massa yang kecewa dengan hasil pemilihan umum lalu dinamakan people power.

"Itu bukan people power. Itu people ngamuk. Emosional," kata Karyono.

Baca: Keempat Putri Amien Rais Diisukan Tak Lolos Jadi Caleg, Hanum Rais Ungkap Perolehan Suaranya di DIY

Wacana people power sebelumnya diutarakan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, ktia enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunanya, tapi kita pilih people power, karena itu sah," ujar Amien Rais, Minggu (31/3/2019) lalu.

Amien Rais juga sempat menyampaikan peringatannya ke KPU saat menjadi juru kampanye terbuka capres 02 Prabowo-Sandiaga di Yogyakarta, Senin (8/4/2019).

Baca: Mahfud MD Ungkap Soal Sosok 'Pengadu Domba' Saling Serang ternyata 1 Komplotan, Cuma Mau Buat Kacau

Bila KPU curang, kata Amien Rais, maka pihaknya akan menggerakkan kekuatan rakyat.

"Kalau KPU curang, kita punya bukti telak maka kita akan menggerakkan kekuatan rakyat, people power tanpa ada setetes darah pun," ucap Amien Rais.

Saat itu Amien Rais juga mengungkit soal peristiwa 1998 ketika Orde Baru dilengserkan melalui people power.

"Kita masih ingat kita mengganti Orde Baru dengan reformasi lewat people Power, semua damai. People Power itu bukan gontok-gontokan itu kata sontoloyo. Kita damai dan damai," jelasnya.

"Kalau tahu dicurangi dan hanya diam, kita menjadi bagian orang yang pekok (dungu). Dan people power itu konstitusional dan dijamin UUD. KPU, Disdukcapil dan Depdagri harus hati-hati. Kalau kalian curang pasti konangan (ketahuan)," tambah Amien Rais memperingatkan.