Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai masih jauh kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) akan bergabung ke dalam koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin.

Hal tersebut menyikapi pernyataan elite PAN Bara Hasibuan terkait keakraban Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang akrab dengan Jokowi saat di Istana Negara.

Bara Hasibuan sebelumnya mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi partanya berada di koalisi Adil Makmur.

"Sekalipun ada pernyataan yang menyebut kemungkinan PAN akan gabung ke koalisi Jokowi, rasanya hal itu masih jauh dari penjajakan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2019).

Baca: PCNU Kabupaten Cirebon Gelar Tahlil dan Doa Bersama untuk Para Petugas yang Gugur Selama Pemilu 2019

Menurut Ray Rangkuti, makna dari pertemuan menjadi isyarat bahwa PAN tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi.

Sekalipun dalam Pilpres 2019, PAN tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi.

"Tapi silaturrahmi politik seperti ini harus tetap dilakukan guna lebih mendinginkan suasana," jelas Ray Rangkuti.

Baca: Lupa Tak Bawakan Paha Ayam, Istri Tega Tikam dan Bunuh Suami

Selain itu, isyarat bahwa PAN tidak terlibat serta dalam arus isu people power yang disebabkan adanya dugaan kecurangan pemilu.

Ray Rangkuti memprediksi persaingan pemilu telah selesai pada tanggal 17 April yang lalu.

Saat ini semua pihak harus kembali berangkulan sebagai anak bangsa.

"Soal hasil diserahkan kepada KPU untuk dihitung dengan seksama. Tentu saja tanpa menafikan akan kemungkinan terjadinya kecurangan di sana sini," kata dia.

Baca: TKN Jokowi-Maruf Akan Berikan Santunan Bagi KPPS dan Saksi yang Meninggal Dunia

"Apa implikasi dari pertemuan ini? Ke luar koalisi adil dan makmur, pertemuan ini menyejukkan," kata Ray lagi.

Pertemuan tersebut, menurutnya tentu akan berdampak pada semangat untuk menggugat hasil pemilu.

Akan sulit bagi BPN melakukan gugatan hasil pemilu jika salah satu partai dalam koalisi justru memberi isyarat bahwa pemilu tidak memiliki persoalan besar.

Kampanye pemilu curang yang dikampanyekan dalam beberapa Minggu ini seperti kehilangan gregetnya menurut Ray, ketika salah satu partai justru mulai memperlihatkan sikap menerima prosesnya.

"Saat yang sama, PKS juga terlihat tidak terlalu menonjol dalam hal menggugat hasil pemilu. Lalu dengan perkembangan situasi ini, nasib people power nampaknya akan berat terjadi. Sebab, bagaimanapun no people no power," kata Ray Rangkuti.

Buka peluang reposisi koalisi

Momentum berbincangnya Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Negara usai pelantikan gubernur Maluku, Rabu (24/4/2019) menjadi sorotan.

Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke Istana Negara sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.

Karena itu, ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.

"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara Hasibuan di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4/2019).

Baca: Respons Sekjen PDIP Sikapi Isu Merapatnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja

Bara Hasibuan mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.

Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai.

"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti kedepannya gimana," katanya.

Terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.

Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.

"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat," katanya.

Baca: Update Petugas KPPS Tertimpa Musibah Hingga Kamis Sore Ini: 225 Meninggal Dunia, 1.470 Sakit

Sebelumnya Usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Presiden Jokowi sempat berbincang dengan Ketua Umum MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Baik Zulkifli Hasan maupun Surya Paloh sebelumnya juga hadir menjadi tamu undangan di pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.

Obrolan diawali dari Jokowi yang berjalan menuju meja bundar di tengah Istana Negara usai mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno.

Selang beberapa menit, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyusul bersama Surya Paloh.

Zulhas duduk di sisi kanan, sementara Paloh di sisi kiri Jokowi.

Baca: Warga Cilandak Temukan Bayi Perempuan dalam Kardus Air Mineral Terbungkus Plastik Sampah

Jokowi juga terlihat menyampaikan sesuatu kepada Zulhas. Sesekali mereka tertawa bersama.

Dikonfirmasi awak media soal perbincangannya dengan Jokowi, Zulhas mengaku banyak hal yang dibicarakan bersama, salah satu yang dibahas yakni persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019.

"Silaturahmi pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan jadi habis energi," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Zulhas menambahkan bersama Jokowi dan Surya Paloh, mereka lebih banyak membicarakan masalah pelaksanaan Pemilu yang memakan waktu lama hingga mencapai delapan bulan.

Zulhas merasa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu agar pelaksanaan pemilu berlangsung sekitar 1,5 bulan saja.

Respons Sekjen PDIP

Partai Amanat Nasional (PAN) sedang mengevaluasi keberadaannya di koalisi Adil Makmur kubu Prabowo-Sandiaga.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, kemungkinan anggota koalisi Indonesia Kerja bertambah tergantung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain sebelumnya akan dikonsultasikan dengan para ketua umum partai politik yang sudah bergabung dalam koalisi Indonesia Kerja.

Baca: Mengidap Anafilaksis, Seorang Remaja di Tangerang Tewas Setelah Digigit Semut

"Untuk itu karena ini terkait dengan koalisi pemerintahan tentu saja bapak Presiden Jokowi yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketua umum partai politik," kata Hasto Kristiyanto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Sebab, ucap Hasto, koalisi Indonesia Kerja juga memiliki tanggungjawab terhadap janji kampanye untuk memastikan agar seluruh janji kampanye bisa berjalan dengan baik.

"Selain kalkulasi stabilitas dan efektifitas pemerintahan. Seperti 2014 lalu kemudian bergabung PPP dan Partai Golkar serta PAN," imbuh Hasto.

Baca: Mayat Bocah Berjenis Kelamin Pria Ditemukan Mengapung di Perairan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu

Tapi koalisi Indonesia kerja saat ini lebih memprioritaskan untuk mengamankan seluruh proses rekapitulasi suara pada pemilihan umum serentak.

"Kami meyakini dari rekapitulasi manual yang dilakukan KPU dan juga tim kampanye PDI Perjuangan arahnya tidak jauh dari quick count," kata Hasto.