Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai sudah saatnya aktivis 98 masuk dalam legislatif maupun eksekutif pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

Ray mengungkapkan, faktor pertama yang melandasi aktivis 98 terjun dan masuk di pemerintahan karena takdir sejarah.

Aktivisi 98, kata Ray Rangkuti, memiliki pengalaman dalam sejarah perjuangan reformasi 1998 menumbangkan rezim orde baru.

Baca: Wakil Ketua DPR Cek Kesiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU

Hal itu disampaikan Ray Rangkuti dalam diskusi 'Sudah Siapkah 98 Menjaga Pemerintahan dan Demokrasi Dari Dalam' di Kopi Bang Pred, Gedung Graha Pena 98, Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2019).

"Secara usia, partisipasi tinggi. Apalagi mereka terlibat dalam politik di legislatif khususnya di daerah, tidak berlebihan jika 2019 ini mereka bisa masuk ke dalam pemerintahan, yang saya sebut sebagai faktor alami, faktor sejarah atau fakta sejarah," kata Ray Rangkuti.

Baca: Respons Fadli Zon Sikapi Pertemuan Jokowi dengan AHY di Istana

Faktor lain, kata Ray, aktivis 98 menjadi jembatan penghubung sejarah antara di tahun politik 2024, dimana akan hadir wajah-wajah baru.

"Jadi kehadiran teman-teman 98 di eksekutif, saya harapakan bisa menjebatani keterpisahan atau terjadinya keterpisahan antara cerita atau narasi 98, semangat 98 dengan cara kita mengelola bangsa di pemerintahan yang akan datang," ucap Ray.

Aktivis 98, lanjut Ray, bisa menjadi pemicu munculnya kultur baru dalam berpolitik dimana saat ini pemerintahan masih terbawa gaya orde baru.

Baca: Ribuan Titik Cahaya Berbinar-binar saat Ed Sheeran Bawakan Tiga Lagu Romantisnya

Hal itu ditunjukan dengan sensitifnya pemerintah menyinggung soal hak asasi manusia (HAM), dialog perbedaan, dan toleransi.

"Menghantar generasi baru adaptasi dengan kultur yang kita sebut kultur reformasi," tambah Ray.

Selain itu, masuknya aktivis 98 dalam pemerintahan bisa jadi memecahkan mitos bahwa politik moral bisa berbuat untuk rakyat.

Diketahui, selama ini aktivis 98 tak ada yang terjun ke pemerintahan karena terbentur politik moral dimana para aktivisi yang mengkritiksi pemerintah ujung-ujungnya untuk minta kekuasaan.

"Saya kira pengertian politik moral itu perlu di revisi ulang, bahwa yang dinamakan politik moral itu adalah seluruh aktivis dengan menggunakan kekuasaan sebesar besarnya bagi kepentingan publik," tutup Ray.