Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fadli Zon Sebut Situng KPU Penuh Masalah dan Layak Dihentikan

Fadli Zon setuju dengan hasil Ijtima Ulama Jilid III yang meminta Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU dihentikan.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Fadli Zon Sebut Situng KPU Penuh Masalah dan Layak Dihentikan
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019). 

Dia menampik bila ada pihak yang mengatakan bahwa kesalahan itu karena human error, sebab jumlahnya terbilang cukup massive.

"Bagi saya sih sebetulnya salah input itu adalah salah satu bentuk kecurangan ya. bukan kelalaian, tapi kecurangan, karena salah inputnya ini cukup masif," kata Fadli Zon.

Klaim temukan 73 ribu kesalahan

Tim Relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melaporkan bukti kesalahan input Situng Pemilu 2019 kepada Bawaslu RI.

Mereka mengklaim menemukan 73.715 kesalahan input dari 477.021 TPS atau 15,4 persen.

Seluruh temuan itu katanya didapatkan lewat jalur legal dan resmi.

"Hari ini kami Relawan IT Prabowo-Sandi hadir untuk melaporkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan pihak tertentu. Sudah banyak analisa dari ahli itu kami memilih dengan jalur legal," kata Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nara di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Baca: Isu Arah Koalisi Demokrat Menghangat Usai Jokowi Bertemu AHY: Begini Respons Sejumlah Politikus

Berita Rekomendasi

"Jika tidak berhenti kesalahan bisa mencapai 30 persen lebih," imbuh dia.

Mustofa Nara di Bawaslu RI 2
Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nara di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).

Sumber kesalahan input paling tinggi katanya berada di daerah Jawa Tengah dengan 7.066 kasus,

Jawa Timur 5.056 kasus, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan.

Mustofa menjelaskan pihaknya mampu memetakan bentuk dan jenis manipulasi data Situng yang bisa mereka tangkap.

Baca: KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah Sebagai Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi

Banyak ditemukan di lapangan, total suara yang ada pada sebuah TPS tidak sama dengan daftar kehadiran.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nara di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019).
Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nara di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2019). (Tribunnews.com/ Danang Triatmojo)

Ia mengklaim, total suara sah tidak cocok dengan jumlah suara antara paslon 01 ataupun 02.

"Total suara tidak sama dengan yang hadir. Dengan sistem yang kita miliki ini bisa ketahuan. Suara total tidak cocok dengan suara yang sah dan tidak sah," ujarnya.

Tim Relawan IT BPN ini dalam penyerahan laporannya membawa alat bukti berupa 3.000 lembar print fisik yang mereka ambil dari Situng dari tanggal 19 - 29 April 2019.

Data tersebut berasal dari 5 provinsi terbesar di seluruh Indonesia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas