TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan telah mengharamkan gerakan tagar 2019GantiPresiden untuk disebutkan lagi.

Menurutnya hal ini karena kompetisi pemilu telah usai dan tidak ada lagi masa kampanye.

"Per 13 April saya sudah mengharamkan diri tidak boleh teriak lagi ganti presiden. Sudah selesai. Kenapa? karena itu sudah hari terakhir kampanye," ujar Mardani Ali Sera dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com, pada Senin (6/5/2019).

"Kalau sekarang apalagi sudah selesai kompetisinya. Kita kembali normal. Ganti presiden sudah tutup buku," tambahnya.

Mardani Ali Sera pun meminta agar siapun nanti yang menjadi presiden terpilih agar dapat dihormati.

Baca: Nikita Mirzani Ogah Beri Nama Belakang Anaknya Pakai Dipo Latief: Enggak Bangga!

Baca: Tiga Lokasi di Kalteng Ditawarkan Ke Jokowi untuk Jadi Ibu Kota

Baca: Rekomendasi 6 Tempat Berburu Takjil Murah Meriah dan Halal di Jakarta

Baca: Rekomendasi 6 Tempat Berburu Takjil Murah Meriah dan Halal di Jakarta

Dan apabila ada terjadi beberapa masalah diselesaikan sesuai dengan koridor hukum.

"Itu suaranya rakyat, dan saya harus menghormati. Kalau Pak Prabowo saya sujud syukur, kalau Pak Jokowi, ya berarti saya harus mengawal sesuai koridor," tutur Mardani Ali Sera.

Sebagai informasi Gerakan tagar 2019GantiPresiden digaungkan atau digagas oleh Mardani Ali Sera pada Maret 2018.

Pernyataan Mardani ini kemudian ditafsirkan oleh kubu Jokowi-Maruf sebagai pengakuan tidak langsung atas kemenangan Jokowi.

Wakil Kepala Rumah Aspirasi Jokowi-Amin Michael Umbas mengatakan sikap itu membuktikan bahwa Mardani sadar bahwa Pilpres 2019 sudah selesai.

"Kemenangan Jokowi-Amin semakin nyata. Selain hasil quick count, data Situng KPU sudah mencapai 65,3 persen. Hasil real count Jokowi-Amin meraih 56,11 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 43,89 persen. Selisih yang tidak mungkin lagi bagi Prabowo-Sandi melampaui Jokowi-Amin," ujar Umbas dalam keterangannya, Sabtu (4/5/2019).

Umbas mengatakan pilihan mayoritas kepada Jokowi-Amin membuktikan kemenangan akal sehat.

"Mardani pun menyadari, bahkan menghargai proses demokrasi yang sudah dilalui. Semestinya, rekan-rekan Mardani di kubu Prabowo-Sandi mengikuti langkah akal sehat Mardani," ujar Umbas yang juga ketua umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ).

Baca: Selain Tutup Gerakan #2019gantipresiden, Mardani Ali Sera Juga Dukung Rekonsiliasi TKN-BPN

Dia mengimbau semua pihak menghentikan setiap gerakan maupun wacana yang mendelegitimasi KPU.

"Kita tahu orang-orang seperti Amien Rais, Neno Warisman, Bachtiar Nasir, Yusuf Martak sepertinya belum berhenti mengembuskan narasi negatif pasca pilpres," ujar Umbas.

Demikian pula Umbas mengimbau untuk menghilangkan halusinasi yang muncul di benak kepala. 

"Mari kita kembali membangun bangsa. Pak Jokowi dengan kerendahan hati telah berupaya merangkul semua kalangan. Ayo bersama arusutamakan persatuan sebagai spirit menuju Indonesia maju," ujarnya.

Hidayat Nur Wahid: Ucapan Mardani Dipelintir

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pernyataan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, soal gerakan "2019 Ganti Presiden" tutup buku dipelintir.

Sebab pernyataan itu menimbulkan kesan bahwa Mardani menyerah dengan perjuangan memenangkan Prabowo-Sandiaga.

"Itu pernyataan dipelintir dan digoreng pihak-pihak yang mau mengadu domba internal BPN dan pendukung Pak Prabowo," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5/2019) seperti dikutip Kompas.com.

Menurut Hidayat, Mardani sebagai wakil ketua BPN memahami bahwa wacana ganti presiden tidak lagi dibicarakan pada 2019. Tahun ini gerakan "2019 Ganti Presiden" itu berkembang menjadi "2019 Prabowo Presiden".

"Bukan lagi sekadar '2019 Ganti Presiden' karena itu ungkapan yang sangat umum dan sudah ada sejak sebelum kampanye dimulai," ujar Hidayat.

"Saat kampanye kan kita sudah menyebut nama. Dalam posisi kami ya ganti Presiden Jokowi siapa lagi kalau bukan Pak Prabowo. Jadi pernyataan Pak Mardani itu dipelintir ya," tambah dia.

Hidayat mengatakan, sampai saat ini Mardani masih semangat berjuang bersama Prabowo-Sandiaga. Mardani masih sering mengunjungi kader PKS maupun relawan Prabowo-Sandiaga yang bertugas mengawal suara.

"Jadi ungkapan itu tidak boleh dipelintir untuk menghadirkan bahwa seolah-olah Pak Mardani menyerah dan tidak lagi berjuang bersama BPN, bersama 02, untuk mengawal penghitungan suara," ujar Hidayat.

Gerindra Mulai Ditinggalkan?

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai, berbagai manuver yang dilakukan oleh partai anggota koalisi adil makmur, menunjukkan bahwa ada upaya meninggalkan Gerindra yang masih larut dalam klaim-klaim kemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

"Apa yang terjadi di barisan 02 ini? Tak sulit mencari jawabnya. Barisan ini mulai tidak kompak dalam menyikapi hasil pemilu, khususnya soal pilpres. Setelah ketum PAN bertemu Jokowi, lalu AHY silaturrahmi dengan Jokowi dan kini Mardani menyebut tagar ganti presiden sudah berhenti. Artinya, tiga dari 4 partai politik resmi pendukung 02 seolah mengambil jalan berbeda dengan BPN dan lebih khusus lagi dengan Gerindra," ujarnya kepada Tribunnews.com.

Dikatakan Ray, Tiga partai ini seperti lebih memilih jalan menunda klaim kemenangan dengan keyakinan mencapai 62%. Mereka juga terlihat tidak banyak mengkritik hasil situng KPU, yang diklaim 02 banyak kejanggalan.

"Sekalipun secara legal, koalisi ini masih berlaku, tetapi secara faktual, mereka nampaknya telah mencari jalan sendiri-sendiri. Tindakan ini, tentu saja, juga menyiratkan ketidakyakinan akan klaim yang sebelumnya mereka dengungkan. Bahwa hasil QC tidak tepat, dan perhitungan di BPN yang menunjukan hasil berbeda dari situng dan QC adalah hasil yang lebih dipercaya"

 3 Tokoh pendukung Prabowo temui Jokowi

Sebelumnya, jagad media sosial juga dihebohkan atas kunjungan tiga tokoh pendukung Prabowo-Sandi menemui Jokowi.

Seperti diketahui, Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (2/5/2019) sore.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)  Said Iqbal dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, juga menemui Jokowi secara terpisah.

Baik AHY, Said Iqbal, dan Zulikfli Hasan merupakan tiga tokoh pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019 atau bisa dikatakan berseberangan dengan Jokowi.

Lalu apa tujuan ketiga tokoh pendukung Prabowo yang tergabung dalam koalisi Adil dan Makmur menemui Jokowi setelah Pilpres 2019?

Berikut fakta-fakta yang dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

Baca: Ahmad Dhani Bakal Tak Lolos Jadi DPR Meski Tembus 35 Ribu Suara, 3 Artis Kondang Alami Nasib Serupa

Baca: Pengakuan SBY Saat Ditolak Gus Dur Jadi KSAD, Ada Pihak Tertentu Jadi Sebab, Keluarga Sampai Sedih

1. AHY sampaikan tujuannya

Dikutip dari Kompas.com, pertemuan Jokowi dan AHY berlangsung selama 30 menit.

Setelahi pertemuan, AHY keluar dari ruangan dan memberikan pernyataan pers kepada awak media yang menunggu.

Namun, Presiden Jokowi tak ikut menemani AHY untuk memberikan pernyataan pers kepada media.

Kepada media, AHY mengatakan bahwa kedatangannya ke Istana adalah untuk memenuhi undangan Jokowi dalam rangka silaturahmi.

"Alhamdulilah pada sore hari ini saya bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atas undangan beliau. Sudah lama juga tidak silaturahim," kata AHY.

Ia sempat meladeni sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh awak media mengenai pembahasan di dalam serta kondisi politik terkini.

Namun, saat awak media masih mengajukan sejumlah pertanyaan, Mensesneg Pratikno langsung meminta AHY menyudahi wawancara.

AHY menuruti permintaan itu.

Keduanya lalu berjalan ke salah satu ruangan di Istana untuk menghindari kejaran awak media.

Saat meninggalkan Istana, AHY memilih melewati pintu samping Istana Merdeka yang lokasinya tak bisa dijangkau awak media.

Baca: Naik Mobil B 2024 AHY, Agus Harimurti Bertemu Jokowi, Moeldoko Sebut Kemungkinan Bahas Koalisi

2. Tujuan Presiden Buruh

Kunjungan juga dilakukan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal pada Jumat (26/4/2019).

Presiden buruh tersebut di antaranya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Mudofir.

Kehadiran Said Iqbal dalam pertemuan tersebut, cukup menarik karena dirinya selama tidak pernah mendukung Jokowi dalam kontestasi Pilpres, baik pada 2014 maupun 2019.

"Presiden KSPI Said Iqbal dikenal sangat dekat dengan Prabowo Subianto yang menjadi kompetitor Jokowi saat Pilpres," ujar Andi Gani yang turut hadir di pertemuan tersebut.

Menurutnya, kehadiran Said dalam pertemuan ini, menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, mengingat dirinya dan Mudofir memang sejak awal mendukung Jokowi.

"Tapi Said Iqbal mendukung Prabowo,  tapi kami tetap bersama berjuang untuk kesejahteraan buruh Indonesia dan meninggalkan kepentingan politik," paparnya.

3. Zulkifli Hasan

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, memberikan penjelasan mengenai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Melalui akun Twitter resminya @ZUL_Hasan, Zulkifli mengatakan, kehadirannya di Istana adalah tugas rutin sebagai Ketua MPR.

Ia mengatakan kehadirannya dalam rangka pelantikan Gubernur Maluku Murad Islamil yang diusung oleh PAN.

"Saya hadir di Istana sebagai Ketua MPR dalam Pelantikan Gubernur Maluku. Sama seperti pelantikan gubernur gubernur lainnya. Apalagi, Murad Ismail adalah sahabat dan PAN mengusungnya di Pilkada Maluku lalu," kata Zulkifli lewat akun resmi Twitter @Zul_Hasan, Jumat, (26/4/2019) dikutip dari Kompas.com.

Zulkifli melanjutkan, para kader PAN mulai dari provinsi, kabupaten, dan kecamatan masih fokus mengawal proses rekapitulasi suara Pilpres dan Pileg. Tak lupa ia mengingatkan semua pihak untuk menjaga persaudaraan meski pilihan politik berbeda.

"Masa masa krusial penghitungan suara ini, mari tetap jaga dan rekatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Pilihan boleh beda, Merah Putih kita tetap sama," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.

Pertemuan Zulkifli dan Jokowi membuat banyak pihak berspekulasi bahwa PAN akan merapat ke Jokowi. Namun, hal itu dibantah oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno. Eddy mengatakan, pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Joko Widodo adalah pertemuan biasa.

Menurut dia, PAN masih konsisten berada di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. "Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini.

Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur," kata Eddy saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (26/4/2019). 

(Tribunnews.com/Seno/Taufik/Malau/Kompas.com)