Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengritik hasil Ijtima Ulama III yang mendesak agar pasangan calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Maruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019.

Hendro pun menyebut, hasil keputusan Ijtima Ulama tersebut sarat dengan kepentingan politik.

"Sepengatahuan saya, karena saya juga dilahirkan dari golongan muslim, ijtima itu berkaitan dengan syariat dan saya lihatnya ke hukum, fikih, tidak politik," kata Hendropriyono di Gedung Lemhanas, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Baca: Sempat Turunkan Tarif Ojol, Gojek Didatangi Kemenhub agar Ikuti Aturan

Mantan Ketua Umum PKPI ini menilai tidak tepat kalau Ijtima Ulama III melahirkan keputusan politik.

Untuk itu, ia menganggap aneh jika hasilnya mendesak Bawaslu agar mendiskualifikasi pasangan calon presiden nomor urut 01.

Baca: Ramalan Zodiak Besok Selasa 7 Mei 2019, Taurus Jadi Posesif, Libra dapat Sorotan Publik

"Tidak tepat, menurut saya tidak ada ijtima lahirkan keputusan politik. Misalnya ada, ini pelajaran baru yang aneh," jelas Hendropriyono.

Baca: Jadwal Buka Puasa dan Salat Hari ke-1 Ramadhan 1440 H untuk Wilayah Kota Balikpapan dan Samarinda

Acara Ijtima ulama 3

Ijtima ulama III diketahui berlangsung di Bogor, Rabu (1/5/2019).

Ijtimak Ulama III telah mengeluarkan 5 rekomendasi untuk menghadapi isu kecurangan Pilpres 2019.

Satu di antara rekomendasi yang paling "keras" adalah usulan agar Jokowi-Maruf Amin didiskualifikasi.

Para ulama pendukung pasangan Capres dan Cawapres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan atau mendiskualifikasi calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Maruf Amin.

Dalam acara Ijtima Ulama III yang berlangsung di Bogor, Rabu (1/5/2019) kemarin, Panitia mengatakan menyebar 1.000 undangan.

Namun, berdasarkan pantauan wartawan BBC News Indonesia yang meliput acara itu, Rivan Dwiastono, sekitar 500 orang yang hadir.

Beberapa ulama yang terlihat hadir adalah KH Abdul Rasyid Abdullah Syafie, Ustaz Yusuf Muhammad Martak, Ustaz Zaitul Rasmin, Ustaz Slamet Maarif, KH Sobri Lubis, dan Ustaz Bachtiar Nashir.

Dalam kesimpulan acara, Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengatakan, "Telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019."

Prabowo Subianto yang juga hadir dalam acara mengatakan bahwa kesimpulan pertemuan "cukup komprehensif dan tegas."

Baca: SEJARAH HARI INI 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, Kenali 10 Fatwa Ajaran Ki Hadjar Dewantara

Baca: Hasil Assessment Tata Nilai Rekrutmen Bersama BUMN Diumumkan Hari Ini 2 Mei, Cek di Link Ini 

Baca: Ijtima Ulama 3 Minta Jokowi-Maruf Didiskualifikasi, Pengamat: Ini Upaya Delegitimasi KPU

Baca: Hasil Liga Champions - Barcelona vs Liverpool, Sihir Lionel Messi Buat Van Dijk Tak Berdaya

Sebut Ada Kejahatan di Pemilu

Saat ditanya apa yang dimaksud dengan kejahatan dalam proses pemilu, Slamet Maarif, Ketua Ijtima Ulama III, mengatakan," Kenapa kita peserta ijtima mengatakan ada kejahatan, karena ada perbuatan-perbuatan curang yang mengarah ke kejahatan. umpamanya menzalimi suara orang, memerintahkan suara hak orang, kemudian fakta-fakta di lapangan ditemukan bntuk kejahatan juga yang kita indikasikan terstruktur, sistematis, dan masif."

Sejauh ini kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno belum menunjukkan metode penghitungan dalam klaim mereka bahwa Capres nomor urut 02 itu menang dalam Pemilu.

Dalam kesempatan itu, penyelenggara juga membantah tuduhan bahwa seolah-olah Ijtima Ulama ini berusaha menggiring opini bahwa seolah-olah Pemilu 2019 diwarnai kecurangan.

"Justru para ulama datang ke sini untuk memberikan ketenangan kepada umat," kata Bachtiar Nasir, panitia pengarah (steering comittee) Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3, Rabu (1/5/2019) di Bogor, Jawa Barat.