Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang akan menolak hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Menurut Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily, Prabowo kembali mengulangi sikapnya seperti dalam Pilpres 2014.

Menurut Ace, Prabowo Subianto sebelumnya pernah juga tidak menerima hasil perhitungan KPU yang memenangkan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014.

Baca: Kronologi Terungkapnya Iklan Penipuan IKEA di Instagram Stories

"Hal yang sama juga dilakukan dalam Pilpres 2019 ini dimana Prabowo juga menolak hasil rekapitulasi suara yang nanti akan resmi diumumkan KPU pada tanggal 22 Mei 2019," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Anggota DPR RI ini menegaskan, sikap Prabowo ini merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi.

Baca: Tanggapi Ancaman Pada Presiden, Moeldoko: Jangan Perlakukan Presiden Secara Semena-Mena

Dalam demokrasi menurutnya ada prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi siapa pun, yakni harus siap menang dan harus siap kalah.

Itu prinsip dasar dalam kontestasi berdemokrasi.

Rakyat sendiri, dia tegaskan, memiliki kesadaran yang tinggi atas prinsip berdemokrasi ini.

"Justru elit-elitnya yang tidak siap berdemokrasi," jelasnya.

Baca: Terduga Pelaku Pembunuhan Vera Oktaria Belum Tertangkap, di Mana Prada DP Bersembunyi?

Untuk itu menurut dia, elite politik harus menghormati pilihan rakyat.

Yakni telah memberikan amanah kepada Jokowi-Maruf Amin.

"Seharusnya Prabowo-Sandi malu kepada rakyat. Dalam sebuah survei dinyatakan bahwa 92,5% rakyat Indonesia menerima siapapun yang terpilih Presidennya," katanya.

Prabowo akan menolak

Dalam pidatonya Prabowo Subianto menegaskan menolak hasil penghitungan suara Pemilu.

"Sikap saya yang jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Baca: Presiden Jokowi : Saatnya Sudah Tiba Bangkitkan Ekonomi Syariah di RI

Prabowo Subianto mengatakan bahwa masa depan bangsa berada dipundak KPU.

Masa depan bangsa bergantung apakah KPU akan membiarkan terjadinya kecurangan Pemilu atau menghentikannya.

Baca: Kesal karena Berisik di Pos Ronda, Seorang Warga Tegal Tembak 2 Anak SMP Gunakan Senapan Angin PCP

"Kalau kau memilih ketidakadilan berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia," katanya.

Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi.

Menurutnya mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.

"Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar, dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat, kita telah memenangkan mandat dari rakyat," katanya.

Pernyataan Djoko Santoso

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Baca: Rekap Tingkat Nasional KPU RI: Jokowi-Maruf Unggul Suara di Sulawesi Tengah

Penolakan tersebut menurut Djoko Santoso karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. 

Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Baca: Ditemukan di Singapura, Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Cacar Monyet

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," katanya.

Klaim suara

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga akhirnya memaparkan hasil penghitungan suara yang dilakukan tim internalnya.

Pemaparan dilakukan tim pakar Prabowo-Sandiaga, Laode Kamaluddin, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Menurutnya berdasarkan penghitungan formuli C1 hingga Selasa 00.00 WIB, perolehan suara pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 44,14 persen atau 39.599. 832 suara sementara pasangan Prabowo-Sandi 54,24 persen atau 48.657.483 suara.

"Jadi yang selama ini yang menanyakan datanya, ini datanya, ini hasilnya pasangan Prabowo-Sandi unggul," katanya.

Baca: Wali Kota Tasikmalaya Menangis di Hadapan Anggota DPRD, Pimpinan DPRD Turut Menangis, Apa Sebabnya?

Adapun menurut Laode hasil tersebut berdasarkan perhitungan di 444.976 TPS atau 54,91 persen.

Laode mengatakan pihaknya membuka pintu bagi pihak yang ingin menantang atau menguji penghitungan suara yang dilakukan BPN.

"Kalau ada yang mau menantang ini silahkan, kita adu data saja. Inilah angka-angkanya yang kita miliki," katanya.

Baca: Seorang Pria Diduga Korban Hipnotis, Motor dan Uang Rp 3,3 Juta Raib

Menurut Laode formulir C1 yang dimilikinya asli dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum diinput, formulir C1 diversifikasi dan divalidasi.

"Data ini bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya, mana datamu? ini dataku," katanya.

Putar video

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memutar video yang diklaim temuan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019 di Wilayah Bekasi, Jawa Barat. 

Dugaan kecurangan tersebut ditemukan Minurlin, istri mantan Danjen Kopassus Agus Sutomo yang kemudian divideokan.

BPN memutar video tersebut dalam acara 'pemaparan kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019).

Dalam Video berdurasi kurang lebih tiga menit tersebut istri Eks Danjen Kopassus tampak berbicara kepada sejumlah orang berseragam kepolisian.

Baca: Bandingkan Perolehan Suara Titiek Soeharto dengan Politisi PDIP di Yogyakarta

Tampak pula gambar tumpukan kotak suara.

Pantauan Tribunnews, Minurlin, istri Mantan Danjen Kopassus itu hadir dilokasi.

Bahkan Minurlin diperkenalkan pembawa acara yakni Dedi Gumelar kepada para pendukung Prabowo-Sandi.

"Ini bu Minurlin, yang mencoba menjaga kedaulatan dengan mencegah kecurangan," ujar pembawa acara.

Baca: Pemkot Jakarta Pusat Anggarkan Rp 10 Miliar untuk Perbaikan Ruas Jalan Selama 2019

Minurlin sempat dipanggil Kepolisian karena dituding menerobos Gudang KPU tanpa izin.

Namun, pemeriksaan tersebut batal dilakukan karena laporan terhadap Minurlin dicabut.

Dipadati pendukung

 Pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto -Sandiaga Uno memadati Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Bahkan saking padatnya, ratusan orang tidak bisa masuk ke dalam lokasi acara.

Pasangan Prabowo-Sandi sendiri telah berada di lokasi.

Prabowo yang mengenakan kemeja safari warna khaki tiba di lokasi sekitar 15.45 Wib.

Baca: Sering Berbuka Puasa saat Dengar Azan Maghrib di TV, Ternyata Ini Hukumnya

Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut, mereka diantaranya Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua BPN Prabowo-Sandi Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso, Mantan Wakil Menteri Pertahanan Letjen Purnawirawan Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menkopolhukam Laksamana Tedjo Edhy Purdjiatno, Mantan Ketua MPR Amien Rais dan sejumlah politisi dari partai koalisi Adil dan Makmur.

Acara dimulai sekitar pukul 16.00 Wib dengan menyanyikan lagu Indonesia raya.

Baca: Densus 88 Tangkap Seorang Penjual Es Dawet di Sukoharjo, Sosoknya Tak Pernah Dicurigai Warga

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pemaparan Sandiaga Uno.

Rencananya dalam acara tersebut akan dipaparkan sejumlah kecurangan di Pemilu Presiden 2019.

Pemaparan dalam bentuk evaluasi para ahli tersebut dilakukan oleh Laode Kamaluddin.