Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Hendropriyono: Target Mereka Bukan Saya atau Pak Jokowi Tapi Sasarannya Ingin Hancurkan NKRI

Menurut Hendropriyono, acara buka puasa yang diikutinya tersebut merupakan yang kesekian kali.

Hendropriyono: Target Mereka Bukan Saya atau Pak Jokowi Tapi Sasarannya Ingin Hancurkan NKRI
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) AM Hendropriyono berbicara kepada wartawan usai mengikuti rapat membahas RUU Permusikan di Jakarta, Senin (11/2/2019). PAPPRI mengeluarkan pernyataan sikap untuk segera membahas ulang RUU Permusikan, khususnya pasal yang banyak ditolak oleh musisi dan kajian akademis harus dilakukan ulang untuk memahami batasan masalah yang dihadapi praktisi musik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengaku diterpa berbagai informasi bohong atau hoaks akhir-akhir ini.

Satu di antaranya soal kabar dirinya sakit keras hingga dirawat di Rumah Sakit Singapura.

Hal itu disampaikan Hendropriyono saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama kader dan pengurus DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019)

“Saya banyak mendapat ucapan selamat sudah sehat walafiat, karena kabarnya sakit keras. Hingga dirawat di Singapura. Padahal itu semua hoaks, fitnah yang dibuat untuk tujuan tertentu. Begitulah bahayanya hoaks,” kata Hendropriyono.

Baca: Detik-detik Ajudan Soeharto Saling Todong dengan Mossad, PM Israel Sampai Cemas dan Minta Maaf

Baca: Inilah Sosok Jenderal TNI yang Gebrak Meja di Rumah Soeharto, Popularitasnya Bikin Soeharto Gusar

Baca: ‎Hendropriyono: Kudeta Sipil Tidak Pernah Ada Sejarahnya Berhasil Kecuali Didukung Militer

Baca: OSO Sebut Hendropriyono dan Luhut Gengnya

Menurut Hendropriyono, acara buka puasa yang diikutinya tersebut merupakan yang kesekian kali.

Sebelumnya, kata Hendropriyono dirinya menghadiri buka puasa di rumah Ketua DPR RI Bambang Soesetyo kemudian disusul rumah Ketua DPD RI, Osman Sapta Oedang.

“Tiap undangan saya hadiri, masih saya diisukan sakit keras. Pakai foto saya terbaring. Padahal itu foto tahun 2012, tapi karena bermaksud memfitnah saya, tetap mereka sebarkan,” tambahnya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama kader dan pengurus DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019).
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono saat memberi sambutan di acara buka puasa bersama kader dan pengurus DPP Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2019). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

Dikatakan, dirinya yang rakyat biasa saja ikut diterpa isu dan fitnah.

Terlebih, Presiden Joko Widodo yang dicintai ratusan juta rakyat Indonesia.

“Fitnah kepada Presiden Joko Widodo lebih sadis lagi. Target mereka bukan saya atau Pak Jokowi. Itu hanya sebagai sasaran perantara saya. Sasaran dan tujuan mereka adalah ingin menghancurkan Negara Indonesia. Ini harus kita lawan, jangan kita diam,” ucap Hendropriyono.

Hendro juga menambahkan, jumlah pihak yang ingin menghancurkan NKRI itu sedikit.

Namun, terasa besar dan banyak karena orang baik memilih diam.

“Jadi kita harus melawan, kita harus bersuara. Kalau kita diam NKRI hancur beneran. Kita tidak ingin itu terjadi. Mari kira lawan,” jelasnya.

Singgung kudeta

Sehari sebelumnya, AM Hendropriyono meminta masyarakat tetap tenang jelang 22 Mei 2019.

Diketahui, pada tanggal itu KPU bakal melakukan pengumuman rekapitulasi suara Pemilu.

"Enggak ada apa-apa, rakyat tenang saja.‎ Saya yakin kita semua bagaimanapun di lubuk hati adalah nasionalis. Masa kita nggak mau jadi Bangsa Indonesia lagi, kan nggak mungkin. Ini hanya retorika saja," ucap Hendropriyono usai acara buka puasa bersama kediaman pimpinan DPD Oesman Sapta Odang, Rabu (15/5/2019) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca: Bahar Bin Smith Sempat Menyesali Perbuatannya

Menyoal bakal adanya aksi kepung KPU hingga people power, menurut Hendropriyono jika ingin mencapai kekuasaan tidak mengikuti perundang-undangan yang berlaku, itu dinamakan kudeta.

"Kudeta sipil itu tidak boleh. Kudeta sipil pun tidak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI/Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," tegasnya.

Disinggung terkait calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang jauh-jauh hari tidak bakal mengakui hasil rekapitulasi KPU, menurutnya sedari awal pun Prabowo sudah berujar demikian.

Hendropriyono meyakini tanggal 22 Mei 2019 nanti akan baik-baik saja.

"Kan dari awal, dari sebelum pemilu juga sudah begitu (tidak percaya)," singkatnya.

Fadli soal Makar

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 diwarnai banyak kecurangan.

Menurutnya, people power melalui aksi turun ke jalan dan melakukan protes kecurangan merupakan sesuatu hal yang sah dan konstitusional.

"Kalau masyarakat protes ke jalan itu adalah sah dan konstitusional karena yang diprotes adalah kecurangan itu bukan makar," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"People power itu bukan makar, people power adalah suatu yang sah dan konstitusional," imbuhnya.

Aparat dan pemerintah, kata Fadli Zon, justru diminta jangan menakut-nakuti rakyat yang hendak menyampaikan pendapat dengan menyatakan makar.

"Kalau ada yang mengatakan people power itu makar itu bodoh sekali orang itu. Jadi saya kira jangan membodohi rakyat dan jangan menakut-nakuti rakyat," kata Fadli.

Fadli Zon
Fadli Zon (Danang Triatmojo/Tribunnews.com)

Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan rakyat diperbolehkan turun ke jalan menyampaikan aspirasinya karena itu memang dijamin oleh undang-undang.

Apalagi, dalam kondisi saat ini di mana diduga terjadi kecurangan luar biasa dalam pilpres, protes adalah hal yang wajar untuk meminta keadilan

Seharusnya, pemerintah dan lembaga terkait tidak perlu takut dengan penyampaian pendapat yang disampaikan rakyat.

Pemerintah juga diminta tidak menyalahgunakan wewenang untuk menghadapi rakyat.

"Jadi kalau rakyat memprotes kecurangan saya kira itu sah dan kecurangan itu nyata kok. Dan itu meolibatkan yang akan memprotes itu suaranya itu kan puluhan juta juga," kata Fadli.

Amien Rais ganti istilah people power

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta pendukungnya untuk mengganti istilah 'people power' dengan Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Pernyataan Amien yang juga merupakan Anggota Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi tersebut disampaikan saat menghadiri Pemaparan Kecurangan Pemilu 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (14/5/2019).

Menurut Amien pergantian istilah tersebut karena selama ini ada sejumlah orang yang dijerat dengan pasal makar karena menyebut 'people power'.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, dan capres no urut 02, Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, dan capres no urut 02, Prabowo Subianto. (Instagram/amienraisofficial)

Mereka diantarannya politikus PAN Eggi Sudjana, politikus Gerindra Permadi, dan Mayor Purnawirawan Jenderal Kivlan Zen.

"Saya ingatkan Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara poeple power tapi kita gunakan gerakan kedaulatan rakyat," Kata Amien.

Pernyataan Amien tersebut terlontar di penghujung acara pemaparan kecurangan yang dihadiri ratusan pendukung pendukung, relawan dan juga sejumlah Jenderal purnawirawan TNI yang selama ini mendukung Prabowo Sandi.

Menjelang Azan magrib dan hendak pembacaan doa penutup acara, Amien yang mengenakan baju koko putih naik ke atas panggung. Ia langsung menuju podium dan kemudian melontarkan pernyataan tersebut.

"Siapapun yang menghalangi gerakan kedaulatan rakyat, InysaAllah kita gilas bersama sama," katanya.

Amien lalu memkikan Takbir, dan meneriakan kata 'merdeka'. Usai itu lalu mempersilahkan salah seorang ustaz membacakan doa penutup.

Sebelumnya dalam acara tersebut Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara yang kini sedang berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN, Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa, (14/5/2019).

"Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama rakyat indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan," katanya.

Penolakan tersebut menurut Djoko karena penyelenggaraan Pemilu 2019 keluar dari prinsip Luber. Penyelenggaraan Pemilu tidak berlangsung jujur dan adil.

"Kita telah mendengar, melihat, memperhatikan secara mencermati paparan yang disampaikan para pakar para ahli tentang kecurangan pemilu 2019 pada sebelumnya, pada saat dan setelah pemilu yang bersifat TSM, ada juga yang menambahkan brutal," katanya.

Penolakan tegas BPN juga menurut Djoko berdasarkan rekomendasi dan laporan kecurangan dari Partai Politik Koalisi Adil dan Makmur.

"Pidato pak Sandiaga Uno juga mengungkapkan secara garis besar kecurangan yang terjadi," pungkasnya.

Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas