Inilah sikap partai koalisi Prabowo terkait rencana capres 02 yang akan menolak hasil Pemilu 2019. PAN dukung, bagaimana sikap PKS dan Demokrat?

TRIBUNNEWS.COM - Pernyataan Prabowo Subianto yang akan menolak hasil Pemilu 2019 terus menjadi sorotan banyak kalangan.

Termasuk dari partai pendukungnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.

Pernyataan calon presiden nomor urut 02 itu disampaikan dalam acara 'Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019).

Telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi alasan penolakan Prabowo pada hasil Pemilu 2019.

Namun, hasil Pemilu 2019 yang akan ditolak hanyalah hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Kecurangan itu, sambung Prabowo, terjadi mulai dari masa kampanye hingga proses rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo.

Baca: Update Real Count KPU Jumat 17 Mei Pukul 19.45 WIB, Jokowi vs Prabowo Terpaut 15,7 Juta Suara

Baca: Nama Prabowo Disebut-sebut Pentolan KKB Papua Saat Ancam Bantai Pekerja Freeport di Tembagapura

Baca: Pengamat: Konsekuensi Tidak Langsung dari Penolakan BPN Prabowo-Sandi Adalah Menyetujui Hasil KPU

Rupanya, selain akan menolak hasil Pilpres 2019, Prabowo juga enggan untuk mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, bagaimana sikap partai yang mengusung Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019, apakah satu suara dengan Prabowo atau justru memiliki sikap tersendiri?

Berikut sikap partai pendukung Prabowo sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Gerindra

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono meminta agar pendukung Prabowo-Sandi tidak mengakui hasil Pilpres 2019.

Selain itu, Arief Poyuono juga meminta pendukung Prabowo-Sandi tidak perlu mengakui pemerintah yang terbentuk pada periode 2019-2024.

Sebagai bentuk penolakan, Arief Poyuono mengajak untuk tidak membayar pajak kepada pemerintah.

Dikutip dari Kompas.com, Arief Poyuono juga menyarankan para pendukung melakukan aksi diam dan tidak melontarkan kritik apapun terhadap pemerintah.

Selain itu, Arief menilai caleg dari Partai Gerindra dan parpol koalisi tidak perlu ikut masuk ke parlemen periode 2019-2024.

Terkait langkah konkret Prabowo terkait penolakan hasil Pemilu 2019, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap MK.

"Di 2014 yang lalu, kita punya pengalaman yang buruk dengan MK," ujar Syafi'i di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Syafi'i mengatakan, Prabowo pernah mengumpulkan bukti kecurangan sampai 19 truk dokumen C1 pada Pilpres 2014.

Namun, MK tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut satu per satu.

Alasannya ketika itu, kata dia, karena bukti yang dibawa tidak akan mengubah hasil akhir perolehan suara secara signifikan.

2. Demokrat

Sementara itu, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar Komandan Kogasma Partai Demokrat itu saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

Menurut AHY, saran tersebut didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara-cara konstitusional dalam kontestasi politik, terutama Pemilu.

Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam, setelah proses pemungutan suara berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi."

"Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Walau sepakat dengan sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019, tapi jika penolakan tersebut dilakukan dengan cara yang melanggar konstitusi hingga mengadu rakyat, Demokrat tidak mau terlibat.

"Jika penolakannya memakai jalan lain yang sifatnya inkonstitusional apalagi sampai mengadu-ngadu rakyat di bawah yang berpotensi memakan korban sesama anak bangsa sendiri, maka kami Demokrat menolak untuk terlibat," ujar Jansen.

Menurut Jansen, Demokrat ingin Indonesia tetap utuh dan rukun.

Ia mengatakan, selama masih ada cara-cara konstitusional, jalan itu yang harus ditempuh terlebih dahulu.

Dia mengingatkan cara konstitusional tersebut dengan menggugat sengketa pemilu ke MK.

"Di forum MK inilah dibuktikan segala kecurangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki," ujar Jansen.

3. PKS

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menuturkan, apapun keputusan koalisi terkait penolakan Prabowo pada hasil Pemilu 2019 nantinya akan berada dalam koridor demokrasi dan konstitusional.

"Apapun keputusan Koalisi Adil Makmur sesuai asas pendiriannya bergerak dalam koridor demokrasi dan konstitusional," ujar Mardani saat dihubungi, Kamis (16/5/2019).

Mardani pun tidak menjawab secara jelas saat ditanya apakah PKS sepakat dengan sikap Prabowo yang menolak hasil Pemilu 2019.

Ia mengatakan, partainya masih mencermati proses pemilu hingga penetapan hasil oleh KPU pada 22 Mei 2019 dan opsi pengajuan gugatan ke MK.

"PKS terus mencermati proses Pemilu 2019. Kita masih punya waktu hingga 22 Mei dan opsi ke MK."

"Semua keputusan akan selalu dimusyawarahkan bersama," kata Mardani.

4. PAN

PAN juga satu suara dengan rencana Prabowo yang akan menolak hasil Pemilu 2019.

Wakil Ketua Umum PAN, Hanafi Rais mengatakan, apa yang disampaikan Prabowo pasti sudah disepakati oleh partai-partai dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Ya sama itu kan sikap Pak Prabowo. Berarti sudah disepakati juga oleh partai koalisi ya," kata Hanafi saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Selanjutnya, Hanafi mengatakan, PAN akan mendukung langkah yang diambil oleh capres yang diusung oleh partainya.

"Sikap kita sama dengan pak Prabowo sebagai capresnya," kata dia.

5. Berkarya

Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang justru mengkritik pernyataan Prabowo yang menolak hasil Pilpres 2019.

Lantaran Pilpres dan Pileg digelar bersamaan, sudah seharusnya hasil Pileg 2019 juga ditolak Prabowo.

Dikutip dari bbc.com, dugaan kecurangan, kata Andi, tidak hanya terjadi di Pilpres, tapi juga di Pileg.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Kompas.com)