Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seluruh takmir masjid yang berada di bawah naungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta diminta melarang masyarakat yang ingin menginap dalam rangka menghadiri aksi di depan KPU pada 22 Mei 2019.

Ketua Lembaga Takmir Masjid (LTM) PWNU DKI Jakarta, Husni Mukhsin, mengatakan pihaknya telah melarang dengan menerbitkan instruksi pada Jumat (17/5/2019).

Surat instruksi bernomor 070/A/LTM/-NU/V/2019 itu ditandatangani dirinya dan Sekretaris LTM PWNU DKI Ahmad Yani.

Dalam instruksi tersebut, seluruh ketua LTM Pengurus Cabang NU DKI Jakarta diminta agar menginformasikan pelarangan tersebut kepada seluruh takmir masjid.

Baca: Sikapi Aksi 22 Mei 2019, Luhut Minta Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

"Bersama ini kami LTM PWNU DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh ketua PCNU DKI Jakarta untuk menginformasikan kepada seluruh takmir masjid yang dibawah naungan Nahdlatul Ulama agar menolak kehadiran masyarakat yang ingin bermalam atau menginap di masjid tersebut hanya demi menghadiri kegiatan demo di KPU Pusat pada tanggal 21-22 Mei," ujar Husni, ketika dikonfirmasi, Senin (19/5/2019).

Ia memaparkan satu alasan NU Jakarta mengeluarkan instruksi tersebut karena masjid dinilai sebagai sarana beribadah, bukan tempat politisasi.

Baca: Soal Aksi 22 Mei, Sekjen PDIP: Mereka yang Ingin Menghasut Akan Berhadapan Dengan Rakyat

Husni turut menghimbau agar takmir masjid menjaga kesucian masjid dari kepentingan politik.

Terutama di Bulan Suci Ramadan 1440 Hijriah dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah SWT.

"Pengurus takmir masjid tidak terpancing ikut dalam hiruk pikuk situasi politik hingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program pemakmuran masjid," ucapnya.

Baca: KPK Geledah Rumah Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan Serta Rumah 2 Direksi PT DRU

Lebih lanjut, ia juga meminta kepada masyarakat Jakarta, terutama jemaah dan takmir masjid untuk menjaga keamanan dan ketenangan di lingkungan masing-masing.

Selain itu, kata dia, semua pihak digarap bersama-sama mencegah dari gangguan dan ancaman perpecahan bangsa dan negara.

"Demikian pernyataan sikap LTM NU DKI Jakarta agar dipatuhi dan dilaksanakan dengan mengedepankan Al Ahlakul Al Karimah," ketanya.

Deteksi pergerakkan massa dari Bekasi

Jelang aksi massa 22 Mei 2019 mendatang, polisi mendeteksi adanya pergerakan massa menuju Jakarta.

"Kita terdeteksi ada enam elemen yang akan ke Jakarta," kata Candra saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).

Baca: Jelang 22 Mei, Prabowo Tipiskan Selisih Suara atas Jokowi, Berikut Hasil Rekapitulasi 31 Provinsi

Seperti yang diketahui, pada Rabu mendatang, tepat di hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, sejumlah massa akan menggelar unjuk rasa penolakan hasil pemilu di Jakarta.

Candra melanjutkan, pergerakan massa dari Bekasi terdiri dari enam elemen, dia tidak merinci secara detail elemen apa saja yang siap berangkat ke Jakarta.

'01 enggak berangkat, 02 semua kurang lebih ada 400 orang mereka berangkat pakai kendaraan pribadi, tidak ada titik kumpul," jelas Candra.

Dia mengaskan, pihaknya tidak akan memberikan pengawalan massa yang akan bergerak ke Jakarta. Hal ini lantaran polisi akan fokus melakukan pengamanan disejumlah titik objek vital.

"Ada 3 titik yang dipantau objek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan, termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi," ungkap Candra.

Dia mengimbau, warga sebaiknya tetap berada di Bekasi lantaran kondisi keamanan di kantor KPU RI bisa dibilang cukup rawa saat pengumunan pemilu nanti.

Hal ini menyusul adanya pengakuan dari salah satu tersangka teroris yang diamankan Densus 88 bahwa, kelompoknya berencana menyerang kantor KPU RI pada 22 Mei 2019.

"Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu, enggak tau juga kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra.

Baca: Polisi Bantah Penangkapan Lieus Sungkharisma Terkait Pengamanan 22 Mei

Warga Kabupaten Bekasi sebaiknya menyaksikan pengumuman hasil pemilu 2019 melalui siaran langsung di televisi, tidak perlu harus berkumpul ke Jakarta.

"Sudahlah di sana (Jakarta) ditunggangi siapa kita tidak tahu, amannya kita tidak usah ke Jakarta kita pantau dari rumah masing-masing hasilnya," jelas dia.

Warga Bekasi Diimbau Tak Perlu ke Jakarta

Dua hari lagi diisukan bakal ada aksi unjuk rasa yang bersamaan dengan pengumumkan hasil Pemilu 2019 di KPU.

Menanggapi hal itu, aparat kepolisian mengimbau agar warga di Kabupaten Bekasi tidak perlu menuju ke Jakarta pada tanggal tersebut.

Baca: Hendro Priyono Sebut Aksi Massa 22 Mei Pendukung Prabowo Sudah Ompong

Kapolres Metro Bekasi Kombes Candra Sukma mengungkapkan alasannya bahwa di Jakarta rawan tindak kejahatan, termasuk terorisme saat pengumuman hasil pemilu.

"Amannya sih enggak usah ke Jakarta. Kita pantau dari rumah masing-masing saja hasilnya. Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu. Enggak tahu kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra, Senin (20/5/2019).

Jelang pengumuman hasil pemilu, 1.278 personel gabungan TNI/Polri dan satpol PP disiagakan untuk mengamankan wilayah Kabupaten Bekasi.

Candra menyampaikan, ada sejumlah objek vital yang dipantau dan diamankan pihak kepolisian saat hari pengumuman hasil pemilu nanti.

Baca: Quraish Shihab Minta Aksi Massa 22 Mei Jangan Dibalut Agama

"Ada tiga titik yang dipantau obyek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan. Iya termasuk (kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi) juga kita amankan," ujar Candra.

Akan ada 60 personel gabungan bersenjata lengkap yang mengamankan setiap lokasi.

Tak Perlu Ikut Aksi 22 Mei

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo telah menyampaikan imbauannya agar perwakilan kelompok tidak melakukan mobilisasi massa saat pengumuman rekapitulasi nasional Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (22/5/2019).

“Untuk monitoring pergerakan massa dari tiap daerah seperti dari Aceh hingga Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, sudah didata. Kami koordinasikan ke koordinator lapangan untuk tidak memobilisasi massa dalam jumlah besar,” ujar Dedi, Senin (20/5/2019).

Baca: Bawa-bawa Nama Anak, Pilot Maskapai Swasta Siap Mati di Aksi 22 Mei Singgung Perintah

Dedi Prasetyo mengatakan, jumlah massa yang ingin ke Jakarta masih terus dipantau.

“Ada (pergerakan massa dari daerah menuju Jakarta), namun jumlah tidak terlalu signifikan dan belum bisa diprediksi karena perkembangan masih terus dihitung,” ujar Dedi.

Ia juga mengingatkan massa untuk menaati peraturan. Jika ditemukan peserta aksi yang membawa senjata tajam maka akan diproses hukum.

Menurut Dedi Prasetyo, berdasarkan analisis intelijen Polri, rata-rata massa memilih Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai target aksi karena ingin mendengarkan hasil penghitungan suara resmi.

Namun, ada juga massa yang akan melakukan aksi di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Untuk pengamanan, TNI dan Polri yang bersiaga di lokasi aksi tidak dilengkapi peluru tajam dan senjata dalam mengamankan aksi.

Sementara itu, untuk memitigasi rencana aksi teror dari jaringan teroris, hingga kini Densus 88 terus memantau dan menangkap terduga teroris.

“Pelaku-pelaku dekat dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan kelompok ini bergabung dengan massa, akan sulit untuk mendeteksi mereka,” kata Dedi.

Polri juga mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk bergabung dengan massa aksi pada 22 Mei 2019 karena ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

Baca: Saat Ditanya Apakah Ikut Aksi 22 Mei, Sandiaga Uno: Kita Menunggu Advice dari Tim

Iqbal menegaskan, terduga teroris berencana beraksi pada 22 Mei.

“Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi,” ucap dia.