TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali akan bertemu dengan Komandan Komando Tugas Bersama Partai Demokrat serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada hari ini, Selasa (21/5/2019).

Informasi yang dihimpun, pertemuan Jokowi dan kedua tokoh yang berada dalam barisan pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu akan digelar di Istana Merdeka, Jakarta.

Pertemuan dengan AHY akan digelar lebih dulu pukul 09.30 WIB. Sementara, pertemuan dengan Zulkifli dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR akan dilakukan pukul 15.00 WIB.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati membenarkan adanya dua agenda pertemuan tersebut. "Ya memang benar ada agenda itu," kata Adita saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa pagi.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat menerima AHY di Istana pada Kamis (2/5/2019) lalu. Saat itu, AHY mengaku kedatangannya ke Istana atas undangan Jokowi untuk sekedar bersilaturahmi.

Baca: Tak Penuhi Panggilan Polisi tapi Ikut Jenguk Eggi Sudjana di Polda Metro, Ini Penjelasan Amien Rais

Baca: Alasan Saksi Kubu Prabowo Tolak Teken Hasil Penghitungan Suara yang Dilakukan KPU

Baca: Hasil Akhir Pilpres 2019: Jokowi-Maruf Menang, Selisih Suara Diluar Dugaan

Baca: Kenapa KPU Percepat Penetapan Pemenang Pilpres?

Baca: BANDINGKAN Hasil Penghitungan KPU dengan Quick Count Lembaga Survei, Sama?

Seusai pertemuan, AHY juga berpesan agar semua pihak menunggu hasil pilpres yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei 2019.

Jokowi juga dalam sebulan terakhir sudah beberapa kali bertemu Zulkifli Hasan, namun tidak pernah berlangsung empat mata.

Pada Rabu (24/4/2019) lalu, Zulkifli sempat berbincang di Istana bersama Jokowi dan elite parpol lain usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku.

Lalu, Zulkifli juga bertemu Jokowi dalam empat momen buka puasa bersama. Pertama, Zulkifli bersama sejumlah petinggi lembaga negara diundang Presiden Jokowi berbuka puasa di Istana Negara pada hari pertama puasa, Senin (6/5/2019).

Selang beberapa hari kemudian, giliran Zulkifli selaku Ketua MPR balas mengundang Jokowi berbuka di rumah dinasnya.

Selanjutnya, pertemuan Jokowi dan Zulkifli juga terjadi saat buka puasa di rumah Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

PDIP Buka Peluang Koalisi kepada Parpol pendukung 02

PDI Perjuangan menyatakan membuka pintu bagi partai politik manapun yang ingin merapat ke barisan koalisi pemerintah.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya terbuka bagi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Bahkan, Hasto menyebut, PDIP pun membuka peluang bagi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto.

Baca: ‎KPK Kantongi Nama Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menurutnya dengan merapatnya Gerindra bukan hal mustahil bahkan yang paling mungkin adalah menjajaki kerja sama di parlemen.

"Dengan Gerindra pun kita terbukti bisa kerjasama di parlemen. Karena mereka pasti tidak akan keluar dari parlemen, mereka juga akan menggunakan kepercayaan (pemilih) yang diberikan kepada Gerindra," kata Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Namun Hasto menekankan, penjajakan koalisi akan terbuka ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil Pemilu.

Baca: Prabowo: Orang yang Melakukan Aksi Kekerasan Saat 22 Mei Bukan Sahabat Saya

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, pihaknya sangat menghormati koalisi Adil Makmur Prabowo-Sandi.

"Komunikasi berjalan lancar. Sekarang tinggal menunggu legalitasnya menunggu ketok palu dari KPU, setelah itu semua bersama- sama akan berpikir bagaimana kita bergandengan tangan," ucap Hasto.

Soal aksi 22 Mei

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengimbau agar aksi 22 Mei 2019 jangan sampai mengganggu ketertiban umum.

Menurut Hasto Kristiyanto pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 sudah berlangsung dengan baik.

Sehingga bila ada pihak-pihak yang mengambil jalur tidak sesuai konstitusional akan berhadapan dengan rakyat.

"Mereka-mereka yang ingin mengambil jalur menghasut atau menyimpang itu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat itu sendiri," kata Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Baca: Tak Penuhi Panggilan Penyidik, Amien Rais Temani Prabowo Jenguk Eggi Sudjana di Polda Metro Jaya

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf itu berpendapat, masifnya partisipasi rakyat dalam proses pemungutan suara pada 17 April lalu menunjukan hal positif.

Lebih lanjut, Hasto menyebut narasi keberatan hasil Pemilu seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum.

Hasto juga mengatakan, terkait aksi 22 Mei 2019, aparat memiliki dasar-dasar legalitas untuk menindak jika ditemukan adanya gerakan menghasut yang ditujukan ke arah tertentu.

Baca: Prabowo Bawa Nasi Padang Ketika Jenguk Eggi Sudjana dan Lieus Sungkharisma

Ia juga mengatakan, pihak yang tidak terima karena kalah merupakan sebuah dinamika politik biasa.

"PDIP memastikan dengan perjuangan rakyat maka puncak rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU pada 22 Mei akan berjalan dengan aman, persoalan yang menghasut rakyat itu bagian dari dinamika politik seperti Pilkada, ketika ada pendukung pihak yang kalah menyatakan ketidakpuasannya, tetap bisa melalui Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

Deteksi pergerakkan massa dari Bekasi

Jelang aksi massa 22 Mei 2019 mendatang, polisi mendeteksi adanya pergerakan massa menuju Jakarta.

"Kita terdeteksi ada enam elemen yang akan ke Jakarta," kata Candra saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2019).

Baca: Jelang 22 Mei, Prabowo Tipiskan Selisih Suara atas Jokowi, Berikut Hasil Rekapitulasi 31 Provinsi

Seperti yang diketahui, pada Rabu mendatang, tepat di hari pengumuman hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI, sejumlah massa akan menggelar unjuk rasa penolakan hasil pemilu di Jakarta.

Candra melanjutkan, pergerakan massa dari Bekasi terdiri dari enam elemen, dia tidak merinci secara detail elemen apa saja yang siap berangkat ke Jakarta.

'01 enggak berangkat, 02 semua kurang lebih ada 400 orang mereka berangkat pakai kendaraan pribadi, tidak ada titik kumpul," jelas Candra.

Dia mengaskan, pihaknya tidak akan memberikan pengawalan massa yang akan bergerak ke Jakarta. Hal ini lantaran polisi akan fokus melakukan pengamanan disejumlah titik objek vital.

"Ada 3 titik yang dipantau objek vital, pusat perbelanjaan, gerbang tol kita amankan, termasuk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi," ungkap Candra.

Dia mengimbau, warga sebaiknya tetap berada di Bekasi lantaran kondisi keamanan di kantor KPU RI bisa dibilang cukup rawa saat pengumunan pemilu nanti.

Hal ini menyusul adanya pengakuan dari salah satu tersangka teroris yang diamankan Densus 88 bahwa, kelompoknya berencana menyerang kantor KPU RI pada 22 Mei 2019.

"Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu, enggak tau juga kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra.

Baca: Polisi Bantah Penangkapan Lieus Sungkharisma Terkait Pengamanan 22 Mei

Warga Kabupaten Bekasi sebaiknya menyaksikan pengumuman hasil pemilu 2019 melalui siaran langsung di televisi, tidak perlu harus berkumpul ke Jakarta.

"Sudahlah di sana (Jakarta) ditunggangi siapa kita tidak tahu, amannya kita tidak usah ke Jakarta kita pantau dari rumah masing-masing hasilnya," jelas dia.