1. Amnesty International

Terkait dengan aksi damai 22 Mei, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, meminta pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat.

Menurutnya, pencegahan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam protes damai merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

"Mencegah orang bergabung untuk melakukan protes damai adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Setiap orang memiliki hak untuk bergabung dengan orang lain dan mengekspresikan pikiran mereka secara damai," kata Usman dalam keterangan tertulis, Selasa (21/5/2019).

Lebih lanjut, Usman juga meminta pemerintah untuk tak melibatkan militer dalam penanganan dmeonstrasi.

Usman menyebut pihak keamanan harus mampu menahan diri untuk tak menggunakan kekuatan yang dapat mengintimidadi massa.

"Mereka (militer) akan ditempatkan untuk tugas ini, maka mereka harus sepenuhnya dilatih dan diperlengkapi untuk memenuhi pekerjaan ini sesuai dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional, terutama prinsip 'melindungi kehidupan', tunduk pada aturan yang sama seperti polisi reguler," pungkasnya.

Baca: Ingatkan Polisi soal Aksi 22 Mei, Amien Rais: Jangan Main-main, Negara Bisa Bubar

Baca: Pernyataan Lengkap SBY soal Hasil Rekapitulasi Pemilu 2019: Lega dengan KPU, Jokowi, dan Prabowo

2. Politisi PDI-P

Polisiti PDI-P Charles Haonoris juga turut memberikan tanggapan terkait aksi 22 Mei.

Ia menilai, aksi tersebut tak seharusnya dilakukan lantaran Prabowo-Sandi telah sepakat untuk melakukan gugatamn ke Mahkmaha Konstitusi.

Keputusan Prabowo-Sandi tersebut, menurut Charles, harus dihargai oleh para pendukung.

Charles juga menilai aksi tersebut tidak efektif lantaran perubahan dapat terjadi hanya melalui putusan MK.

"Selain tidak efektif buat paslon 02 karena hasil pemilu hanya bisa berubah lewat putusan MK, gerakan massa justru akan menimbulkan potensi gangguan keamanan," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5/2019).

Aksi 22 Mei tersebut dikatakan Charles hanya akan menguras energi bangsa.