Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan, ada optimisme rekonsiliasi antara calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto pascapilpres ini.

Hal tersebut diungkapkan Jimly, usai melakukan pertemuan tertutup bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh nasional di kediaman dinas Wapres JK, Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis malam (23/5/2019).

Dia mengatakan, momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk melangsungkan pertemuan calon presiden nomor urut 01 dan 02 itu.

"Perlu mendinginkan suasana. Kita manfaatkan ramadan ini untuk rekonsiliasi. Dari diskusi tadi ada optimisme. Saya tidak perlu menyebut secara detail tapi secara umum ada harapan rekonsiliasi akan terjadi," ujar Jimly.

Baca: Ajukan Gugatan ke MK Jumat Siang, Ini Tuntutan BPN Prabowo-Sandi dan Syarat yang Harus Dibawa

Jimly mengatakan, tensi politik yang akhir-akhir ini panas, diharapkan dapat kembali membaik dengan upaya rekonsiliasi ini.

"Potensi rekonsiliasi dengan bertemu walaupun timingnya belum sekarang, tapi ada optimisme. Mudah mudahan bisa menurunkan ketegangan," kata dia.

Langkah Prabowo untuk melayangkan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, menurut Jimly, patut diapresiasi.

Upaya tersebut, juga diharapkan mampu meredam pengunjuk rasa, karena Prabowo telah mengambil langkah yang tepat.

"Para demonstran pun sudah mulai berpikir serahkan mekanismenya pada proses resmi di mana nanti ada keputusan melalui Mahkamah Konstitusi. Mudah- mudahan tidak perlu lagi untuk demo," ungkap Jimly yang pernah menjabat sebagai ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin, Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kemudian Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bikrokrasi Syafruddin, serta Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo.