Dalam berkas gugatan tersebut, pasangan 02 itu juga mengungkap lima bentuk pelanggaran dan kecurangan masif dalam Pilpres 2019 yang dilakukan Jokowi-Maruf.

BPN menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Hasil Survei Lembaga Survei

Lembaga survei Charta Politika sebelumnya pernah merilis hasil survei keterpilihan paslon Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga di lingkungan PNS.

Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf memiliki tingkat keterpilihan yang kurang dalam segmentasi pemilih pegawai negeri sipil ( PNS) dan pegawai desa/kelurahan.

Baca: Pengamat Sebutkan Ciri-ciri Tokoh Lembaga Survei yang Diincar Pembunuh Bayaran

Merujuk survei Charta Politica per Desember 2018, sebanyak 40,4 persen PNS mendukung Jokowi-Maruf dan 44,4 persen ke Prabowo-Sandiaga.

Adapun pegawai desa/kelurahan yang memilih Jokowi-Maruf sebesar 30,8 persen dan 53,8 persen mendukung Prabowo-Sandiaga.

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat keterpilihan PNS dan pegawai desa ke Jokowi-Maruf disebabkan adanya sistem pemerintahan Jokowi yang disiplin terhadap mereka.

"Kita akui pemberantasan korupsi, e-budgeting, dan kebijakan ketat Jokowi lainnya membuat kalangan PNS atau pegawai desa anti terhadah pemerintah. Sebab, korupsi itu jadi lumbung hidup bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Yunarto di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Sejak 2014, menurut Yunarto, Jokowi memang selalu kalah elektabilitasnya dari sisi PNS dan pegawai desa/kelurahan.

"Mungkin sensitivitas mereka bahwa sistem pemerintahan yang ketat ini kemudian menganggu kemapanan yang sudah mereka miliki saat ini," ungkapnya kemudian.

Tak pelak, lanjutnya, fokus perhatian Jokowi terhadap pegawai desa/kelurahan muncul dalam wacananya yang akan menyetarakan penghasilan perangkat desa dengan penghasilan PNS golongan II A.

Menurut Yunarto, wacana Jokowi tersebut sebenarnya punya pengaruh dalam elektabilitas dirinya.

Kendati demikian, ada faktor ketidaknyamanan PNS maupun pegawai daerah terhadap sistem pemerintahan yang ketat dan disiplin.