TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kubu Prabowo-Sandiaga sempat menuding calon presiden Joko Widodo atau Jokowi menyalahgunakan BUMN semasa kampanye Pilpres 2019.

Menjawab tudingan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membeberkan hasil tim survei internal Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.

Baca: Menanti Pertemuan Jokowi dengan Prabowo

Menurut Moeldoko, karyawan BUMN yang memilih pasangan calon Prabowo-Sandiaga sebesar 78 persen.

Kemudian, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memilih Prabowo-Sandiaga sebesar 72 persen.

"Menggerakkan BUMN? Tahu enggak BUMN yang milih 02 (Prabowo-Sandiaga)? 78 persen. Menggerakkan ASN (aparatur sipil negara)? ASN 72 persen yang milih 02," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/5/2019) kemarin.

Moeldoko juga mengatakan di sejumlah daerah, pasangan calon Jokowi-Maruf mengalami kekalahan yang cukup telak.

"Di mana menggerakkan? Menggerakkan polisi? Buktinya di Aceh, NTB, Sumbar kalah telak (Jokowi-Maruf)," sambung Moeldoko.

Menurut Mantan Panglima TNI itu, jika pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf menggerakan BUMN hingga kepolisian dalam kampanye kemarin maka suara yang diraih seharusnya besar dilingkungan karyawan BUMN maupun penegak hukum.

"Mana yang digerakkan? Kalau digerakkan 100 persen semua (pilih Jokowi). Di Paspampres kalah, di perumahan sekretaris negara kalah, terus mana yang digerakkan?" Paparnya.

Diketahuinya pencapaian suara Prabowo-Sandiaga cukup besar di lingkungan karyawan BUMN dan ASN, kata Moeldoko, berdasarkan survei tim internal Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf.

Sementara itu, dia yang baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi mengaku membahas soal gugatan hasil rekapitulasi suara KPU yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ke MK.

Namun, Moeldoko tidak menyebut secara rinci pembahasan yang dilakukan dengan Jokowi.

"Konsolidasi tentang perkembangan terakhir di MK seperti apa," katanya.

Diketahui, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK.

Baca: Soal Kepergian Prabowo ke Dubai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra, BPN, Fadli Zon hingga TKN

Dalam berkas gugatan tersebut, pasangan 02 itu juga mengungkap lima bentuk pelanggaran dan kecurangan masif dalam Pilpres 2019 yang dilakukan Jokowi-Maruf.

BPN menyebut lima jenis kecurangan itu adalah penyalahgunaan anggaran belanja negara dan atau program kerja pemerintah, ketidaknetralan aparat negara (polisi dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

Hasil Survei Lembaga Survei

Lembaga survei Charta Politika sebelumnya pernah merilis hasil survei keterpilihan paslon Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandiaga di lingkungan PNS.

Pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf memiliki tingkat keterpilihan yang kurang dalam segmentasi pemilih pegawai negeri sipil ( PNS) dan pegawai desa/kelurahan.

Baca: Pengamat Sebutkan Ciri-ciri Tokoh Lembaga Survei yang Diincar Pembunuh Bayaran

Merujuk survei Charta Politica per Desember 2018, sebanyak 40,4 persen PNS mendukung Jokowi-Maruf dan 44,4 persen ke Prabowo-Sandiaga.

Adapun pegawai desa/kelurahan yang memilih Jokowi-Maruf sebesar 30,8 persen dan 53,8 persen mendukung Prabowo-Sandiaga.

Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan, rendahnya tingkat keterpilihan PNS dan pegawai desa ke Jokowi-Maruf disebabkan adanya sistem pemerintahan Jokowi yang disiplin terhadap mereka.

"Kita akui pemberantasan korupsi, e-budgeting, dan kebijakan ketat Jokowi lainnya membuat kalangan PNS atau pegawai desa anti terhadah pemerintah. Sebab, korupsi itu jadi lumbung hidup bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Yunarto di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Sejak 2014, menurut Yunarto, Jokowi memang selalu kalah elektabilitasnya dari sisi PNS dan pegawai desa/kelurahan.

"Mungkin sensitivitas mereka bahwa sistem pemerintahan yang ketat ini kemudian menganggu kemapanan yang sudah mereka miliki saat ini," ungkapnya kemudian.

Tak pelak, lanjutnya, fokus perhatian Jokowi terhadap pegawai desa/kelurahan muncul dalam wacananya yang akan menyetarakan penghasilan perangkat desa dengan penghasilan PNS golongan II A.

Menurut Yunarto, wacana Jokowi tersebut sebenarnya punya pengaruh dalam elektabilitas dirinya.

Kendati demikian, ada faktor ketidaknyamanan PNS maupun pegawai daerah terhadap sistem pemerintahan yang ketat dan disiplin.

"Tidak bisa kita ukur ketidaknyamanan itu. Dengan adanya perubahan terhadap sistem pemerintahan yang disiplin, mereka merasa terganggu dan berharap adanya perubahan kepemimpinan," tutur dia.

CSIS juga pernah merilis rincian hasil survei elektabilitas pasangan capres cawapres di Pilpres 2019.

Dari kategori pekerjaan, yang mendukung Jokowi paling banyak berasal dari petani dan nelayan, dengan jumlah suara 58,5 persen.

Sedangkan pemilih tertinggi dari Prabowo berasal dari PNS dan guru sebanyak 48,2 persen.

Survei dilakukan CSIS pada periode 15-22 Maret 2019. 

Baca: Menilik Jenis Pesawat Jet Pribadi yang Dipakai Prabowo ke Dubai

Margin of error survei ini plus-minus 2,21 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 1.960 responden yang dipilih secara acak bertingkat mewakili 34 provinsi. 

Prabowo Sebut Banyak ASN Mendukungnya

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyampaikan pidato politiknya di depan para pendukungnya dari kalangan purnawirawan TNI-Polri.

Prabowo mengklaim dari hasil survei, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang justru mendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Baca: MUI Rekomendasikan KPI Untuk Larang Program Berisi Joget Erotis Tayang di Ramadan

“Ternyata, dibikin survey sebagian besar ASN mendukung 02,” kata Prabowo, sabtu (16/3/2019)

Prabowo juga menyebut, banyak ASN yang mendapat intimidasi dan diancam. (Tribunnews.com/Kompas.com/KompasTV)

Simak videonya :