Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Permohonan Sengketa Pilpres 2019: BPN Soroti Ketidaknetralan Aparatur Negara

Sekaligus menyatakan kemenangan untuk paslon 02 Prabowo-Sandi atau paling tidak meminta gelaran Pilpres 2019 diulang secara nasional.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Permohonan Sengketa Pilpres 2019: BPN Soroti Ketidaknetralan Aparatur Negara
Tribunnews/JEPRIMA
Suasana ruang sidang yang akan digunakan pada sidang perdana sengeta pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2019). MK telah menetapkan sidang pendahuluan PHPU Pilpres 2019 pada 14 Juni 2019, Pada sidang pendahuluan MK akan mendengar pokok permohonan yang menjadi gugatan dari pihak pemohon yakni Tim Hukum Prabowo dan Sandiaga Uno. Tribunnews/Jeprima 

14 Juni 2019

Sidang pemeriksaan pendahuluan dan penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan.

17-24 Juni 2019

Pemeriksaan persidangan

25-27 Juni 2019

Rapat permusyawaratan Hakim

28 Juni 2019

Berita Rekomendasi

Sidang pengucapan putusan.

28 Juni-2 Juli 2019

Penyerahan salinan putusan dan pemuatan laman.

Adapun hakim yang memiliki kuasa untuk menentukan hasil dari penyelesaian sengketa Pilpres 2019 terdiri dari 9 Hakim Konstitusi.

Berikut 9 hakim yang ditunjuk untuk menangani Perkara Perselisiahn Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dilansir Kompas.com.

1. Anwar Usman

Anwar merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas