Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

TKN Jokowi-Ma'ruf: Apa yang Disampaikan Kuasa Hukum 02 Ibarat Pidato Politik

Menurutnya apa yang dibacakan Bambang Widjojanto dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di MK tidak ada kaitannya dengan hukum.

TKN Jokowi-Ma'ruf: Apa yang Disampaikan Kuasa Hukum 02 Ibarat Pidato Politik
Lendy Ramadhan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Abdul Kadir Karding. 

"Nah kalau tidak menjalankan program dan bekerja, nanti negara ini tidak membangun. Apalagi semua itu kan sudah direncanakan lama, seperti PKH, dana kelurahan, dana desa itu sudah diatur dalam UU. Bukan tiba-tiba," tegas Karding.

Narasi politik pula lah menurut dia, yang lebih condong disampaikan Tim Hukum 02 ketika menuduh, Presiden Jokowi sebagai petahana setidaknya melakukan lima bentuk kecurangan selama pilpres.

Lima tuduhan kecurangan itu adalah penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah, Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan Aparatur Negara, polisi dan intelijen, pembatasan kebebasan pers dan diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakkan hukum.

"Gugatan kuasa hukum 02 salah sambung dan lebih bernuansa narasi politik ketimbang hukum. Karena semua tudingan itu tidak menunjukkan narasi hukum sama sekali dan bukan fakta hukum. Sangat tidak layak dibahas di ruang MK," jelasnya.

Jadwal dan tahapan sidang sengketa Pilpres 2019

 Sidang perdana penyelesaian sengketa Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 akan digelar besok, Jumat (14/6/2019).

Sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Agenda sidang perdana penyelesaian sengketa Pilpres 2019 yakni mendengarkan permohonan dari pihak pemohon.

Sehingga dalam sidang tersebut akan dihadirkan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi pemohon akan diundang dipanggil ke MK termasuk juga termohon. Agendanya mendengarkan permohonan pemohon," ujar juru bicara MK, Fajar Laksono, Kamis (13/6/2019) dilansir Kompas.com.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas