Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilpres 2019

Hasil Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019, MK Tolak Penambahan Saksi dari Tim Hukum Prabowo-Sandi

Hasil Siang kedua penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019, MK tolak permohonan penambahan jumlah saksi tim hukum Prabowo-Sandi, ini alasannya!

Hasil Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019, MK Tolak Penambahan Saksi dari Tim Hukum Prabowo-Sandi
Warta Kota/Henry Lopulalan
Ketua tim kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyampaikan eksepsi dalam sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Agenda persidangan adalah mendengar jawaban dari termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterangan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN), dan keterangan Bawaslu. Warta Kota/Henry Lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM - Sidang kedua penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 digelar Selasa (18/6/2019) kemarin.

Sidang kedua sengketa hasil Pilpres menghasilkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ( MK).

Dalam sidang tersebut MK menolak permintaan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait penambahan jumlah saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Hakim MK Suhartoyo mengatakan pihaknya tidak dapat mengabulkan permintaan penambahan jumlah saksi.

MK hanya memiliki waktu yang sangat sedikit untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pilpres yakni 14 hari.

Baca: Simak Rangkuman Sidang Sengketa Hasil Pilpres di MK, Penjelasan KPU hingga Bawaslu

Baca: Rangkuman Hasil Sidang MK Sengketa Pilpres 2019, Jawaban KPU hingga Keputusan MK soal Jumlah Saksi

Baca: Saat Bambang Widjojanto Berdebat dengan Luhut di Sidang MK, Penonton Bersorak dan Tepuk Tangan

Di sisi lain, kata Suhartoyo, penambahan jumlah saksi dikhawatirkan akan membuat MK tidak optimal dalam memeriksa keterangan saksi.

"Kalau kami tidak membatasi saksi kami juga akan berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak bisa memeriksa saksi secara optimal," kata Suhartoyo dalam sidang lanjutan sengketa hasil pilpres di gedung MK, Selasa (18/6/2019).

"MK ingin menggali kualitas dari kesaksian daripada kuantitasnya," tutur dia.

Suhartoyo menjelaskan, dalam perkara sengketa hasil pilpres, alat bukti berupa keterangan surat menempati posisi pertama dalam skala prioritas. Prioritas kedua yakni keterangan dari para pihak yang bersengketa.

Ketiga, kesaksian dari saksi fakta dan keterangan ahli.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Fitriana Andriyani
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas