‎‎Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Irma Suryani Chaniago mengatakan rencana 'Halalbihalal' Persaudaran Alumni 212 (PA 212) dalam mengawal putusan MK dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 tidak akan memiliki daya tarik bagi masyarakat.

Ia menilai, aksi tersebut lebih mirip pemaksaan kehendak secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS).

"Hemat saya aksi ini sudah lewat momentum dan tidak memiliki magnet lagi bagi masyarakat yang sudah makin paham dan makin cerdas melihat fakta," jelas Irma Suryani Chaniago saat dihubungi, Rabu (26/6/2019).

Baca: ‎‎Bertemu Presiden Argentina, Jokowi Curhat Masalah Visa dan Pendidikan

Baca: Persija Jakarta Dapat Teguran dari AFC gara-gara Tiket

Baca: Sindiran Bekas Penasihat KPK kepada Jokowi

Irma juga mengkritik soal strategi yang digunakan massa aksi 'PA 212' dalam menggiring opini masyarakat dengan membungkus nuansa keagamaan.

Namun, Irma menyebut, masyarakat sudah mengetahui niat dibalik aksi tersebut.

Ia lalu mencontohkan bagaimana demonstrasi yang pernah terjadi di Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu.

"Momentum seperti saat pilkada DKI sudah lewat, rakyat sadar, apa lagi masyarakat Jakarta yang sudah bisa membedakan bagaiman kondisi kemarin dan saat ini," ungkap Irma.

"Metode membenturkan rakyat dengan pemerintah melalui SARA seperti pilkada DKI sudah basi, selain aparat sudah tidal bisa lagi dikelabui, rakyat juga sudah tau motif oknum-oknum tersebut," tambahnya.

Diketahui, Persatuan Alumni (PA) 212 akan menggelar aksi halalbihalal depan Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Monas, Jakarta Pusat pada 25-27 Juni 2019.

Aksi itu dilakukan jelang sidang putusan sengketa Pilpres yang jatuh pada Kamis, (27/6/2019).

Prediksi Moeldoko

Pemerintah sudah mengetahui kelompok-kelompok mana yang tidak menginginkan adanya rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Kelompok-kelompok ini bakal turun ke jalan, melakukan aksi. 

Lantas apakah saat pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 besok di MK bakal panas ?

Menjawab itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko merasa situasi besok tidak terlalu "panas" meski ada massa yang turun ke jalan.

Kalaupun terjadi sesuatu yang menganggu kamtibnas, diungkap Moeldoko, TNI dan Polri siap mengamankan.

Baca: Komisioner KPU: Persidangan MK Seperti Menonton Sinetron Mak Lampir

Baca: Politisi Gerindra Jawab Rumor Pertemuan Prabowo-Kepala BIN di Bali, Berikut Penjelasannya

Baca: Tolak Felix Siauw, GP Ansor Sebut Pemprov DKI Melakukan Pembohongan Publik

"‎Mudah-mudahan enggak panas, sepertinya enggak. Kami sudah siapkan diri dengan baik. Jumlah (kelompok yang turun ke jalan) tidak terlalu banyak, tapi kami tetap waspadai," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI menuturkan pihaknya memperkirakan besok ada 2500-3000an ‎orang yang turun ke jalan mengawal putusan MK.

"Besok ada pengerahan masa 2500-3000an, tapi ya tidak terlalu besar juga," imbuhnya.

Akan berhadapan dengan hukum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan kelompok-kelompok yang masih ingin melawan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) besok dipastikan bakal berhadapan dengan hukum.

"Ya saya pikir, semuanya akan berhadapan dengan hukum. Ini kan negara demokrasi yang kedepankan hukum sebagai panglima. Siapapun yang tidak patuh ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu. Apalagi nanti melakukan hal-hal yang bersifat anarkis," tutur Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019)‎.

Moeldoko menuturkan bukan hanya pemerintah yang ingin suasana besok berjalan damai.

Baca: BPN Tak Setuju Pertemuan Prabowo dan Jokowi Disebut Rekonsiliasi

Baca: Moeldoko sebut 40 Ribu Personel Gabungan Amankan Gedung MK saat Putusan

Baca: Tanggapan Dewi Perssik soal Hubungan Faul LIDA dan Lebby WIlayati: Aunty Cari yang Benar-benar Tulus

Masyarakat Indonesia pun ‎ingin semua persoalan pemilu bisa diselesaikan dengan cara-cara terhormat dan bermartabat.

"Saya pikir hukum adalah solusi yang terbaik. Cara-cara jalanan adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh masyarakat umum karena mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat dan mengganggu berbagai aktivitas. Pada akhirnya secara akumulatif menjadi tidak produktif bangsa ini," katanya.

Kelompok tidak terima

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan ada kelompok-kelompok yang tidak ingin calon presiden Jokowi dan Prabowo bertemu menggelar rekonsiliasi.

Bahkan masih kata Moeldoko, kelompok tersebut nekat untuk turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) besok.

"Kami mensinyalir proses rekonsiliasi berjalan dengan baik tapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu. Mereka memaksakan diri turun ke jalan. Saya menyayangkan kelompok ini tidak menginginkan rekonsiliasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI ini bahkan mengaku sudah memetakan kelompok-kelompok mana saja yang tidak menginginkan rekonsiliasi.

Baca: PKS Yakin Gerindra Tidak Akan Menyebarang Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Baca: Sengketa Hasil Pilpres 2019 Akan Diputus MK Besok, Berikut Prediksi Kedua Kubu Hingga Pengamat

Baca: Moeldoko Ungkap Dugaan Jaringan Teroris Tak Ingin Ada Rekonsiliasi Pasca Putusan MK

Kelompok tersebut terus dipantau dan diawasi pergerakannya.

"Kami sudah tahu siapa-siapa saja, kelompok mana saja, sudah kami petakan dan mappping semua. Kami juga waspadai apabila terjadi sesuatu pada tanggal 27 atau mungkin setelah itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada," ‎ungkap Moeldoko.

Moeldoko juga menekankan masyarakat sangat menginginkan suasana berjalan dengan baik dan kondusif saat keputusan esok.

‎"Saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya, bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik. Untuk itu menurut saya, apapun hasilnya harus bisa menerima dengan baik," katanya.