TRIBUNNEWS.COM - Nasib Koalisi Adil Makmur, koalisi parpol penyokong pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditentukan Jumat (28/6/2019) siang ini.

Penentuan nasib koalisi Adil Makmur ini menyusul ditolaknya gugatan Prabowo-Sandi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) kemarin.

Akankah koalisi Adil Makmur bakal tetap solid usai putusan MK?

Berikut rangkumannya, Jumat (28/6/2019): 

1. Gerindra Serahkan Kelanjutan Koalisi ke Masing-masing Parpol

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya nasib Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kepada masing-masing partai.

Baca: Gerindra Tidak Ingin Rekonsiliasi Bila Jokowi Tawarkan Koalisi kepada Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Ma'ruf atau sebaliknya.

"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi. Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 terdiri dari lima partai politik.

Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

2. Prabowo Undang Pimpinan Parpol Koalisi Siang Ini

Menurut Andre, Prabowo sudah mengundang para pimpinan parpol tersebut ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang ini.

Pertemuan tersebut akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi hingga membahas nasib koalisi ini ke depannya.

Menurut Andre, akan ada jumpa pers usai pertemuan.

"Tunggu saja pengumuman resminya. Nanti akan diutuskan bersama sama siang ini. Tunggu saja hasil rapatnya. Jam 2-an di Kertanegara," kata dia.

Dihubungi terpisah, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa ia sudah diundang Prabowo datang ke Kertanegara untuk membahas nasib koalisi.

"Di situ akan dibicarakan bagaimana sikap masing-masing partai kedepan," kata Sohibul.

Baca: Gerindra : Tidak Pernah Ada Tawaran Resmi Koalisi dari Jokowi

Namun, Sohibul belum mau buka-bukaan soal sikap PKS, apakah akan berada di oposisi atau bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Kan pembicaraannya baru nanti," kata dia.

3. Ketum PAN Sebut Koalisi Adil Makmur Sudah Berakhir

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca ditolaknya permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi oleh MK.

Menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini sudah direstui oleh Prabowo sendiri.

"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima."

"Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2019) malam, sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan kepada partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan.

"Silakan partai- partai mengambil inisiatif sendiri," kata Zulhas menirukan pernyataan dari Prabowo.

Terkait dengan sikap partainya, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah.

Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

4. PKS Ingin Koalisi Diteruskan Jadi Oposisi Kritis

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, kompetisi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) ada awal dan akhir.

Ia mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan pasangan Jokowi-Ma'ruf menang dalam Pemilu 2019, sehingga Jokowi memiliki amanah untuk memimpin Indonesia.

Baca: Jawaban Prabowo Ditanya Nasib Koalisi Adil Makmur Pasca-putusan MK

Namun, kata dia, koalisi Prabowo-Sandiaga saat ini harus menjadi koalisi oposisi yang kritis dan konstruktif.

"Terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan pemilu, bangsa ini mesti melangkah ke depan. Dan lima tahun ke depan Pak Jokowi mendapat amanah memimpin negeri ini," kata Mardani dalam keterangan tertulis, Jum'at, (28/6/2019).

Mardani mengajak partai-partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga merapikan barisan untuk menjadi oposisi kritis dan konstruktif sebagai penyeimbang pemerintah.

"Saatnya kita merapihkan barisan untuk menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif sebagai kekuatan penyeimbang pemerintah. Selama kita istiqomah membela rakyat, sama saja kebaikan yang didapat, baik di dalam ataupun di luar pemerintahan," ujarnya.

Selanjutnya, Mardani mengatakan, koalisi Indonesia Adil dan Makmur sangat layak untuk diteruskan menjadi penyeimbang untuk mengawal pemerintahan selanjutnya.

"Koalisi Adil Makmur sangat layak diteruskan menjadi kekuatan penyeimbang untuk mengawal agar pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Daryono) (Kompas.com/Ihsanuddin/Haryanti Puspa Sari)