Setelah putusan MK, Jokowi dan Prabowo akan bertemu pada 30 Juni. Sementara Demokrat dan PAN sebut koalisi sudah berakhir.

TRIBUNNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan menolak semua permohonan yang diajukan tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Putusan sidang sengketa Pilpres 2019 dibacakan oleh Ketua Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang yang digelar di MK, Kamis (27/6/2019) pukul 21.16 WIB.

"Mahkamah menolak seluruh permohonan dari pihak pemohon," ucap Ketua MK, Anwar Usman.

Dengan demikian, pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjadi pemenang Pilpres 2019 berdasarkan rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca: Menebak Nasib Koalisi Adil Makmur Usai Putusan MK: Berikut Sinyal 5 Partai Pendukung Prabowo-Sandi

Baca: Bara Hasibuan Minta Pilpres 2019 Harus Jadi Pelajaran Bagi Elite Politik

Setelah putusan MK, muncul beberapa kabar dan fakta menarik.

Satu yang paling dinanti banyak pihak adalah rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo.

Yang tak kalah menarik adalah bagaimana nasib Koalisi Adil Makmur yang merupakan koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga?

Berikut beberapa kabar menarik pasca-putusan MK yang dirangkum Tribunnews.com:

1. Jokowi dan Prabowo akan bertemu pada 30 Juni

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo menjadi momen yang paling banyak banyak pihak.

Pertemuan antara kedua capres ini dinilai akan menimbulkan kesejukan politik dan mendinginkan suasana di masyarakat.

Diketahui, sejak hari H pencoblosan Pemilu 2019 hingga sekarang, Jokowi dan Prabowo belum pernah bertemu.

Teka-teki kapan pertemuan Jokowi dan Prabowo akhirnya diungkapkan Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN), Verry Surya Hendrawan.

Verry menyebut, pertemuan keduanya akan berlangsung di gedung KPU pada Minggu (30/6/2019) mendatang.

"Insya Allah, keempat tokoh bangsa ini akan bertemu, sama seperti saat pendaftaran capres dan cawapres di KPU," kata Verry kepada wartawan di Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Verry mengatakan, upaya semua pihak untuk menjembatani komunikasi politik antara Jokowi dan Prabowo sudah seringkali muncul.

Keduanya, ia mengungkapkan, secara personal juga telah menyampaikan keinginan untuk bertemu.

Namun, politisi PKPI ini menambahkan, secara politis komunikasi yang coba dibangun cukup kondusif.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk terus membangun suasana yang kondusif.

Sehingga, lanjut Verry, pertemuan Jokowi dan Prabowo bersama wakil mereka dapat terlaksana.

Pada akhirnya, pertemuan ini membuat kondisi perpolitikan semakin baik dari waktu ke waktu.

"Kami juga mengimbau pada pendukung tidak perlu membuat ungkapan, ujaran, atau hal-hal yang akhirnya akan kontraproduktif terhadap rencana besar pertemuan dari kedua tokoh bangsa ini," jelasnya.

Baca: Jokowi-Prabowo Akan Bertemu 30 Juni

Baca: 30 Juni 2019, KPU Bakal Tetapkan Jokowi-Maruf sebagai Presiden dan Wapres Terpilih

2. PAN dan Demokrat sebut Koalisi Indonesia Adil Makmur sudah berakhir

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut, koalisi Adil dan Makmur telah berakhir seiring dengan putusan MK.

Menurut Zulkifli Hasan, berakhirnya koalisi partai pendukung capres-cawapres nomor 02 itu juga sudah direstui Prabowo.

"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima."

"Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2019) malam.

Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan kepada partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan.

"Silakan partai- partai mengambil inisiatif sendiri," kata Zulhas menirukan pernyataan dari Prabowo.

Dengan demikian, Zulkifli mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya.

Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.

Baca: Zulkifli Hasan Sebut Koalisi Indonesia Adil dan Makmur Telah Berakhir

Baca: Sidang Putusan MK Belum Rampung, Zulkifli Hasan Tinggalkan Kediaman Prabowo

Hal senada juga disampaikan Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

"Saya kira iya (koalisi berakhir)," ujar Hinca saat ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Hinca menjelaskan, koalisi yang terbentuk antara Partai Gerindra, PKS, PAN, PKS, Demokrat dan Partai Berkarya, merupakan koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Koalisi tersebut berakhir saat MK memutuskan permohonan sengketa hasil pilpres.

Artinya, saat ini tidak ada lagi istilah calon presiden dan calon wakil presiden, yang ada adalah presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jadi saya jelaskan, koalisi lima parpol ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden."

"Kemarin setelah diketuk oleh MK tidak ada lagi calon presiden itu, yang ada adalah presiden terpilih," kata Hinca.

"Maka koalisi untuk paslon presiden itu telah berakhir," ujar dia.

3. Demokrat merapat ke Jokowi?

Di saat Koalisi Adil dan Makmur berakhir, Partai Demokrat membuka peluang untuk bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.

"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Menurut Amir, arah partainya ke depan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.

"Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat," ucap Amir.

Amir mengatakan, pada dasarnya menjadi partai oposisi atau pun menjadi partai pendukung pemerintah sama saja bagi Partai Demokrat.

Apalagi Demokrat sudah pernah sudah merasakan berada di dua posisi itu.
Demokrat berada di dalam pemerintahan saat 10 tahun SBY berkuasa jadi presiden.

Namun, setelah SBY pensiun dan digantikan Jokowi, partai berlambang mercy itu memilih berada di luar pemerintahan.

"Dimana pun, Demokrat selalu bisa menjalankan peranannya," kata dia.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Fransiskus Adhiyuda Prasetia) (Kompas.com/Ihsanuddin/Kristian Erdianto)