Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkap sikap partainya usai melakukan pertemuan dengan Prabowo dan pimpinan partai Koalisi Adil Makmur.

"PKS sendiri (arah koalisi) tergantung kepada pertimbangan Majelis Syuro PKS. Jadi sekarang masih belum menentukan," kata Sohibul Iman di lokasi, Jumat (28/6/2019)

Ada 66 anggota di Majelis Syuro PKS termasuk Sohibul Iman masuk di dalamnya.

Dalam Majelis Syuro tersebut juga bakal ditentukan semisal apakah ada tawaran terhadap PKS dari petahana untuk ikut masuk ke kabinet.

Namun, belum dipastikan kapan pertemuan Majelis Syuro tersebut diadakan.

Baca: TKN Berencana Laporkan Saksi Prabowo-Sandi, Jubir BPN: Kita Sudah Biasa Dipenjara Kok

Baca: Curhatan Dewi Perssik Usai Sebulan Ditinggal sang Ayah: Jadi Anak yang Dibanggakan Ortu Tidak Mudah

Baca: 4 Momen Jokowi di KTT G20: Banjir Ucapan Selamat, Dapat Permen dari Trump, Diapit Erdogan-Macron

Baca: BREAKING NEWS: KPK Dikabarkan Cokok Oknum Jaksa Kejati DKI Jakarta

"Pelantikannya kan masih 20 Oktober, jadi jangan terburu-burulah," katanya.

Sebelummya, Koordinator Jubir BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Prabowo akan mengumpulkan pimpinan partai koalisi, Jumat (28/6/2019).

"Pak Prabowo akan kumpulkan pimpinan partai koalisi, Ba'da Jumat, di sini di Kertanegara nomor 4," katanya.

Prabowo, menurut Dahnil, akan mengumpulkan pimpinan partai pengusung untuk meminta pendapat mengenai langkah yang harus dilakukan koalisi partai ke depannya.

Termasuk adanya opsi agar koalisi Adil dan Makmur tetap bertahan sebagai oposisi pemerintahan nanti.

"Beliau akan berbicara dengan koalisi, tentu beliau tidak pernah memutuskan segala sesuatunya sendiri, selalu meminta pertimbangan Parpol," katanya.

Menurut Dahnil, dalam setiap menjalin kerjasama politik, Prabowo selalu berlandaskan pada cita cita bangsa.

Misalnya soal swasembada pangan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Nah dalam bingkai itu, nanti Prabowo-Sandi dan partai koalisi akan berbicara," ujarnya.

Butuh oposisi

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, berharap ada partai yang tergabung dalam koalisi Prabowo-Sandiaga mengambil posisi sebagai opsisi dalam pemeritahan Jokowi-Maruf Amin.

"Saya kira pemerintah yang kuat tetap harus didampingi dengan oposisi yang elegan," ujar Irma Suryani Chaniago yang juga juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Jumat (28/6/2019).

Menurut dia pemerintahan yang kuat membutuhkan oposisi untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah.

Namun, dia tetap menyerahkan keputusan politik kepada partai masing-masing, baik itu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat, jika ingin bergabung dengan koalisi pemerintah.

Baca: TKN Bahas Rencana Laporkan Saksi Prabowo-Sandiaga, Jubir BPN: Kita Ini Sudah Biasa Dipenjara

Baca: Sopir Angkot Cabuli Siswi SMA di Kota Kupang Dibekuk Saat Kemudikan Bemo

Baca: BREAKING NEWS: KPK Dikabarkan Cokok Oknum Jaksa Kejati DKI Jakarta

"Kalau PAN ingin keluar dari koalisi 02 dan gabung ke pemerintah, itu juga hak partai tersebut. Karena politik itu dinamis," ucap anggota DPR RI ini.

Hal pasti menurutnya Jokowi-Maruf Amin akan segera bekerja setelah dilantik.

Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan visi dan misinya atas amanah rakyat yang sudah diberikan.

"Saatnya pemenang segera bekerja mewujudkan visi dan misi atas amanat rakyat yang sudah diberikan," katanya.

Hal senada juga disampaikan politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah.

Sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalisir.

Baca: Sengketa Pilpres Disebut Tak Bisa Dibawa ke Mahkamah Internasional, Inilah Fungsi Lembaga Tersebut

Baca: Kekecewaan Prabowo, Berharap ada Langkah Hukum Lain, Hingga Singgung Punya Kekuatan Massa Riil

Keberadaan kelompok oposisi di lembaga Legislatif akan menghindarkan munculnya anggapan bahwa DPR hanya berfungsi sebagai stempel.

Karena itu, kekuatan opsisi di DPR sangat penting dan dibutuhkan. Agar, fungsi pengawasan lembaga legislatif bisa benar-benar berjalan sesuai harapan.

Pernyataan itu dikemukakan Masinton Pasaribu saat menyampaikan pendapatnya pada Dialog Empat Pilar, yang berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Jumat (28/6/2019).

Dalam kesempatan tersebut Masinton juga mengatakan, selesainya sidang sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi akhir dari perjalanan panjang pemilu 2019.

Kini, semua pihak harus menurunkan suhu politik dan merajut kembali persatuan, akibat adanya polarisasi selama berlangsungnya kontestasi pemilu.

“Tugas pemenang adalah merangkul, menjalin kembali polarisasi yang sempat terjadi selama ini. Para elit harus bisa menjadi penenang bagi masyarakat sekaligus penyejuk. Agar perselisihan dan pengelompokan yang sempat terjadi tidak memanas," kata Masinton.

Tagih janji

Ketua KPU RI Arief Budiman mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk sama-sama mengawasi, menjaga, dan mengontrol presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 agar menepati setiap poin yang sudah dijanjikan dalam kampanyenya.

Menurutnya seiring tahapan Pemilu 2019 sudah hampir berakhir, tugas kontrol tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama.

"Tanggungjawab kita bersama untuk awasi, jaga, kontrol, agar siapapun yang terpilih menjalankan apa yang sudah dijanjikan di kampanyenya. Apa yang telah disampaikan di visi dan misinya. Sekarang jadi tanggung jawab kita," kata Arief Budiman saat ditemui di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Baca: Kekecewaan Prabowo, Berharap ada Langkah Hukum Lain, Hingga Singgung Punya Kekuatan Massa Riil

Baca: Ganggu Tidur Siang Wagub Sulsel, Coaching Clinic Musik di Makassar Dibubarkan, Ini Reaksi Milenial

Baca: Semarang Great Sale Jadi Daya Tarik Peak Season

Baca: Deep Brain Stimulation Solusi Terkini Bagi Penderita Parkinson

Arief Budiman juga menyampaikan pesan kepada seluruh lapisan elemen masyarakat, baik itu peserta Pemilu, partai politik ataupun rakyat sipil agar sama-sama menghormati apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, Kamis (27/6/2019).

"Pesan saya, mari sama-sama kita hormati putusan MK. Kita jalankan bersama sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Sekarang bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak," tutur dia.

Seperti diketahui, majelis hakim konstitusi menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Penilaian Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan memimpin Indonesia untuk periode 2019-2024.

Putusan dibacakan Anwar Usman, Ketua MK yang memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6/2019) pukul 21.15 WIB.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar Usman.

Imbauan KPU

KPU RI bakal menggelar rapat pleno penetapan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, Minggu (30/6/2019) pukul 15.30 WIB.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengimbau kepada para relawan pendukung untuk tidak turun ke jalan.

Ia meminta relawan kedua paslon jangan membuat seremoni-seremoni seperti pawai festival dan sejenisnya.

Sebab Minggu besok bukan lagi ajang pertunjukan apalagi kampanye.

"Nggak usah, ini kan rapat pleno penetapan, bukan ajang pertunjukan, atau ajang kampanye," kata Arief saat ditemui di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Arief mengatakan rapat pleno penetapan capres terpilih akan diselenggarakan secara terbuka di lantai 2 gedung KPU RI dan disiarkan langsung oleh stasiun-stasiun televisi.

Baca: Perlu Oposisi yang Kuat, Pengamat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Jangan Bergabung Ke Pemerintah

Baca: Pemerintah Sepakati MoU Electronic Origin Data Exchange dengan Administrasi Kepabeanan China

Baca: Politikus PDIP: Oposisi Penting Sebagai Kontrol Pemerintah

Selayaknya acara resmi, rapat pleno besok akan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, menyelesaikan dokumen administrasi berita acara dan kemudian penetapan calon terpilih.

Selanjutnya, setelah surat keputusan penetapan resmi diberikan ke pihak-pihak terkait, lalu KPU memberikan kesempatan kepada Jokowi-Maruf dan Prabowo-Sandi untuk memberikan kata sambutannya.

Pada kesempatan itu, Arief berharap kedua paslon bisa memanfaatkan momen menjelaskan ke seluruh masyarakat Indonesia terkait harapan-harapan mereka untuk negeri ini lima tahun ke depan.

"Nah itu akan diberikan kesempatan secara bergantian, berurutan. Setelah itu kami menyediakan ruang konferensi pers di halaman parkir KPU," jelas Arief.

Usai pemberian kata sambutan, kedua paslon dipersilakan masuk ke area tenda yang berdiri di halaman parkir gedung KPU untuk melakukan konferensi pers bersama-sama.

"Silakan masing-masing paslon memberikan konferensi pers nya disitu. Mungkin nanti bisa dilakukan bersamaan," kata Arief.

Seperti diketahui, rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019-2024 akan digelar di Kantor KPU RI, Minggu, 30 Juni 2019. Rapat pleno dimulai pukul 15.30 WIB dan diperkirakan berakhir pukul 17.00 WIB.