TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) Mardani Ali Sera memberikan sinyal bahwa partainya akan memilih jadi oposisi dalam lima tahun pemerintahan ke depan.

"Secara etika, ketika Prabowo dan Koalisi Adil Makmur ditolak di MK, kami (PKS) membangun kekuatan oposisi," ujar Mardani dalam diskusi di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/6/2019).

"Saya menyebutnya oposisi konstruktif kritis ya. Sebab, di dalam terminologi kenegaraan kita tidak ada sebenarnya yang namanya oposisi. Yang ada, kekuatan di legislatif mengontrol kekuasaan," lanjut dia.

Menurut Mardani, rakyat Indonesia saat ini membutuhkan partai politik yang "kelaminnya" jelas. Bukan partai politik yang pragmatis dan berubah-ubah jalur perjuangannya dalam mendapatkan kekuasaan.

"Negeri ini butuh kejelasan 'kelamin' dari partai politik. PKS ini selalu berusaha menghadirkan etika dan moral dalam ranah politik," ujar Mardani.

Baca: Jelang Penetapan Presiden dan Wapres Terpilih, Kapolri: Tak Perlu Ada Mobilisasi Massa

Namun bukan berarti partai politik yang tadinya oposisi kemudian menyatakan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah adalah buruk. Selama kebijakan tersebut didasarkan pada kepentingan masyarakat, itu pun baik adanya.

"Mencintai negeri ini, di dalam ataupun di luar pemerintahan, juga sama-sama baik kok," ujar Mardani.

"Namun yang jelas, kami (PKS) menyatakan, oposisi adalah posisi yang mulia dan kami siap berjuang. Kebijakan ini akan diputuskan juga di musyawarah Majelis Syuro," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mardani Tegaskan, Indonesia Butuh Parpol yang "Kelaminnya" Jelas"