TRIBUNNEWS.COM - Joko Widodo-Maruf Amin secara resmi telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden (wapres) periode 2019-2024.

Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (30/6/2019) di Gedung KPU RI Jakarta.

Sebelum penetapan ini, PKB telah mengusulkan 20 nama calon menteri, sementara Golkar ingin 4-5 kursi menteri.

Ketua KPU Arief Budiman sebelumnya telah menetapkan Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden.

"Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Nomor Urut 01, Sdr. Ir. H. Joko Widodo dan Sdr. Prof. Dr. (HC) KH. Maruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional, sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode Tahun 2019-2024," ujar Arief.

Keputusan tersebut, dikatakan Arief, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Baca: TKN Hargai Keputusan Sandiaga Uno Ingin Jadi Mitra Penyeimbang Pemerintahan Jokowi

Baca: Jawaban Yusril Ditanya Peluangnya Jadi Menteri Jokowi

Setelah resmi kembali menjabat sebagai presiden, nantinya Jokowi akan memilih menteri di kabinetnya.

Namun hingga saat ini, Jokowi belum membeberkan siapa nama-nama yang akan mendampinginya.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Kerja, yang mengusung Jokowi, kini mulai menyodorkan sederet nama kadernya untuk menjadi menteri.

Beberapa waktu lalu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), telah menyodorkan sebanyak 20 nama kadernya sebagai calon menteri kepada Jokowi.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Cak Imin, sapaan akrabnya, mengaku menyerahkan keputusan terkait nama yang akan dipilih kepada Jokowi.

"Tadi sudah saya sebutkan 20 nama (ke Presiden). Terserah beliau," katanya seusai pertemuan dengan Jokowi di Istana pada Selasa (21/5/2019) dikutip dari Kompas.com.

Agenda pertemuan tersebut sebenarnya adalah untuk mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019.

Cak Imin menilai, kader PKB mumpuni dna layak menjadi pembantu presiden.

Namun terkait namanya, Cak Imin mengaku ia tak menawarkan diri.

"Kalau saya enggak. Pokoknya tak sebutin ini nama-namanya, Pak. Dipilih sendiri, dipilih monggo," kata dia.

Dalam sebuah kesempatan lain, Cak Imin juga berharap paratainya mendapat jatah menteri sebanyak 10 kursi.

Baca: Soal Parpol Gabung Koalisi Jokowi, Pengamat Sebut Konsistensi PKS sebagai Oposisi Patut Diapresiasi

Baca: Saat Jokowi Tuangkan Air Minum ke Gelas Maruf Amin

"Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB," ujar Cak Imin dalam acara buka puasa bersama di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

Hal ini sontak membuat hadirin tertawa yang disambut dengan tepuk tangan.

"Namanya juga doa masa enggak boleh. Kemarin saja banyak yang marah. Doanya sepuluh, yang dapat sembilan ya Alhamdulillah," kata Cak Imin.

Sementara itu, Partai Golkar ingin mendapat jatah 4-5 kursi menetri dalam periode pemerintahan Jokowi selanjutnya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewas Pakar Partai Golkar, Agung Lakson.

Agung menilai, Golkar memiliki hak tawar di antara partai anggota koalisi lainnya.

Beberapa hal seperti menjadi pemenang kedua serta pengusung pertama Jokowi menjadi alasan Golkar mengklaim memiliki hak tawar.

"Kami kan partai pemenang kedua dan kami partai yang pertama kali mengusung Jokowi lebih dulu, bahkan dari PDI Perjuangan dan Nasdem," ujar Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (27/5/2019) dikutip dari Kompas.com.

Agung mengatakan, Golkar memiliki andil yang besar dalam kemenangan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019.

Menurutnya, hal ini tidak terbatas hanya pada kampanye karena Golkar memiliki kader dan simpatisan yang besar.

Meski demikian, pihaknya tidak ingin mendominasi sehingga mengurangi hak partai lain.

"Ini adalah posisi politik kami, dan kami tentu tidak kemudian menganggap secara keseluruhan didominasi. Wajar lah 4-5 kursi," kata Agung.

Meski belum menyodorkan kepada Jokowi, beberapa nama beredar di kalangan internal yang dinilai cocok mengisi posisi menteri.

Enam nama yang disebut Agung yakni Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang, Ilham Habibie, Ponco Sutowo, Ganjar Razuni, dan Indra Bambang Utoyo.

Baca: Gerindra Tunggu Hasil Pertemuan Jokowi-Prabowo Lalu Putuskan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah

Baca: Diminta Ucapkan Selamat ke Jokowi-Maruf, Sandiaga Uno Bilang Itu Kayak Budaya Barat

(Tribunnews.com/Miftah/Kompas.com)