Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan, ajakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merangkul partai oposisi dalam kabinetnya perlu diwaspadai.

Menurut Burhanuddin, saat ini ada indikasi partai oposisi seperti Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS mulai cair menerima ajakan Jokowi.

"Upaya dari Pak Jokowi untuk merangkul partai-partai oposisi tapi disaat yang sama banyak partai oposisi yang tergiur untuk masuk kedalam kabinet pemerintahan."

"Kalau ini terjadi ini akan mematikan semangat demokratik dan check and balances. Ini yang harus kita waspadai," kata Burhanuddin Muhtadi saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Baca: Tetap Ditolak Wanita Pujaan Hati Meski Sudah Kurus, Ahmad Zikri Akui Tak Menyesal Jalani Diet Ketat

Baca: Pengalaman Berbelanja Menggunakan Virtual Reality untuk Konsumen Energizer

Baca: Usia Baru 7 Tahun, Bocah di Karawang Ini Bobotnya 97 Kg, Sehari Makan 7 Kali, Belum Termasuk Baso

Burhanuddin pun mengatakan, demokrasi yang sebenarnya yakni koalisi pemerintah yang stabil, pemerintah yang efisien dan efektif tapi disaat bersama partai oposisi yang digdaya dan bertenaga itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Lebih lanjut, ia menyebut, jika semua partai termasuk yang kalah dalam Pilpres kemudian beramai-ramai masuk ke dalam pemerintahan, dikhawatirkan satu pilar demokrasi yakni oposisi akan tumbang.

"Saya minta kepada presiden maupun parpol pendukung Prabowo untuk tidak ramai-ramai masuk ke dalam pemerintahan karena dalam demokrasi narasi di pemilu itu harus ditranslasikan pasca pemilu," ungkapnya.

"Artinya setelah pemilu selesai lalu narasinya berhenti. Ini yang terjadi kan tidak yang terjadi seolah-olah narasi kampanye di waktu pemilu terputus dengan apa yang dilakukan partai pasca Pemilu," ujarnya.

Tidak sehat tanpa oposisi

Anggota MPR RI dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai penting keberadaan oposisi untuk melakukan pengawasan serta penyeimbang yang kritis dan konstruktif.

Keberadaan oposisi akan menjalankan fungsi checks and balances dalam sistem presidensial.

Ia menegaskan PKS kemungkinan besar akan mengambil peran oposisi meski dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia tidak mengenal sebutan oposisi.

Terlebih, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan tim Prabowo-Sandiaga, Koalisi Indonesia Adil dan Makmur dinyatakan selesai.

Baca: KPK Tegaskan Anak Jaksa Agung Tidak Terlibat Dalam Kasus Suap Aspidum Kejati DKI

Baca: PW Mantan Intelijen JI Terus Berupaya Galang Kekuatan Meskipun Osama bin Laden Telah Ditangkap

Baca: Misterius, Penyerang Timnas Sepak Bola Putri Swiss Hilang di Danau

"Sistem presidensial tidak menganut oposisi dan konstitusi tidak menyebutnya secara tekstual. Namun, demokrasi tidak sehat jika tanpa oposisi," kata Mardani Ali Sera dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk 'Demokrasi Pancasila, Rekonsiliasi Tak Kenal Oposisi', di Media Center Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut Mardani, adanya checks and balances akan menjadikan pemerintah berjalan sehat dan efektif.

Untuk itu, ia mengajak partai pendukung Prabowo-Sandi untuk mengambil peran sebagai kontrol pemerintah.

"Justru kalau kita di luar, baik untuk pemerintah," tegasnya.

Baca: Prabowo Belum Ucapkan Selamat Kepada Jokowi, TKN: Ucapan Selamat Tidak Harus Dilakukan Secara Verbal

Sikap Mardani mendukung PKS menjadi oposisi murni keinginan untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Sikap oposisi, katanya, bukan selalu dipertimbangkan karena mendapat sesuatu, termasuk kursi pimpinan.

"Saya jujur belum mendetailkan soal MD3 kita. Nanti sistemnya proporsional atau akan voting sehingga buat saya ini perlu dipertimbangkan, tetapi sikap di oposisi tidak melulu harus dipertimbangkan dapat apa," ujarnya.

Ajakan Jokowi kepada Prabowo

Calon presiden terpilih Jokowi Widodo mengajak rivalnya dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan, usai dirinya dan Maruf Amin itetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih oleh KPU RI.

"Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Baca: Menteri BUMN Telah Surati Garuda Minta Ganti Kantor Akuntan Publik

Baca: Karyawan Restoran Lompat dari Jendela demi Selamatkan Anak Kecil yang Tercekik Sabuk Pengaman

Baca: Hasil Akhir PSM Makassar vs Madura United Piala Indonesia, Satu Kaki PSM di Final

Jokowi sadar, Indonesia sevbagai negara besar tidak bisa hanya dibangun lewat satu-dua orang atau sekelompok tertentu saja.

Jokowi yakin, dua sosok tersebut adalah patriot yang menginginkan negara Indonesia makin kuat dan maju, serta adil dan makmur.

"Beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju dan adil dan makmur," sambungnya.

Dirinya dalam kesempatan itu juga mengajak segenap rakyat Indonesia melupakan perbedaan-perbedaan pilihan politik semasa kampanye kemarin.

Baca: Gerindra Tampung Aspirasi Pendukungnya Tentukan Langkah Politik Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah

Baca: Jokowi: Jangan Ada Lagi 01 02, Jangan Sampai Ada Lagi Antartetangga Tidak Saling Sapa

Katanya, jangan ada lagi perbedaan di tengah masyarakat. Bangsa Indonesia harus bersatu kembali, berdiri kokoh di atas dasar negara pancasila.

"Saya mengajak seluruh rakyat indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah pihak 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, berdiri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya," ungkap dia.

Lebih lanjut, Jokowi-Ma'ruf mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah memberikan tugas melanjutkan sejarah mengemban amanat rakyat kepada mereka.

Mereka berdua akan memeprioritaskan diri untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa.

Serta berjuang sekuat tenaga melanjutkan pondasi periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Kami berdua akan berjuang sekuat tenaga, bekerja sekuat tenaga, untuk melanjutkan pondasi yang kami bangun bersama pak Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan," ujarnya.

Jangan ada lagi 01 02

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap tidak ada lagi perpecahan akibat perbedaan pilihan politik usai gelaran Pilpres 2019.

Jokowi berharap masyarakat menghilangkan kebencian akibat perbedaan pilihan poltik mulai dari lingkungan terdekat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers usai KPU resmi menetapkan dirinya bersama Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Baca: Gerindra Tampung Aspirasi Pendukungnya Tentukan Langkah Politik Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah

Baca: Timo Scheunemann: Liga Kompas Sangat Positif, Saya Acungi Jempol

Baca: Komedian Nurul Qomar Bantah Lakukan Pemalsuan Dokumen SKL, Berikut Penjelasannya

"Jangan ada lagi 01 02. Jangan sampai ada lagi antartetangga tidak saling sapa. Antarkawan tidak saling omong. Karena semua kita adalah saudara sebangsa dan setanah air," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi meminta semua pihak untuk bersatu lagi dan bersama-sama menjaga persatuan.

Ia juga meminta semua pihak untuk bersama-sama lagi membangun negara dan memajukan bangsa dan negara.

"Marilah kita bekerja kembali. Negara ini memerlukan kerja keras kita semuanya tanpa kecuali," jelasnya.