TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai keinginan partai Gerindra untuk bergabung dengan koalisi pemerintah atau Jokowi-Ma'ruf terlihat cukup besar.

"Jika dibuat dalam persentase, saya kira keinginan bergabung dengan pihak 01 bisa mencapai 60 persen," ujar Ray Rangkuti, dalam keterangannya, Minggu (21/7/2019).

Menurutnya, hal itu terlihat dari hasil rapat Dewan Pembina Partai Gerindra yang dilakukan di Hambalang, Jumat (18/7), terkait pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di MRT.

Baca: HASIL TINJU DUNIA - Manny Pacquiao Sukses Kalahkan Keith Thurman

Baca: Polisi Hanya Temukan 4 Ayam Jago, Para Pelaku Judi Sabung Ayam Lari Masuk Hutan

Baca: Sang Paman Ungkap Orangtua Rey Utami Menyesal Nikahkan Putrinya dengan Pablo Benua

Ray mengaku tidak melihat tidak ada penolakan dari hasil rapat tersebut soal pertemuan keduanya.
Namun demikian, posisi Gerindra sendiri masih belum jelas apakah akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi.

"Hasil rapat Dewan Pembina Partai Gerindra tentang pertemuan MRT bersifat positif. Artinya, tak terdengar adanya penolakan atau kritikan yang dilakukan oleh dewan pembina atas pertemuan itu," kata dia.

"Hasil pertemuan itu juga tidak memberi ketegasan posisi Gerindra, apakah akan menjadi oposisi atau sebaliknya bergabung dengan koalisi pemerintah. Dari sini, kita dapat membaca bahwa kehendak Gerindra punya kecenderungan untuk ikut serta dalam koalisi pemerintahan Jokowi," imbuhnya.

Akan tetapi, Direktur Lingkar Madani Indonesia itu menyebut masih ada negosiasi selanjutnya dalam waktu 3 bulan ke depan yang akan menentukan kemana arah Gerindra berlabuh.

Lebih lanjut, meski nantinya Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah, Ray meyakini kehadiran Gerindra bukanlah ancaman bagi partai koalisi 01.

"Jikapun akhirnya Gerindra masuk, nampaknya tidak akan ada jatah kursi kabinet bagi parpol yang akan dibagi. Karena itulah kehadiran Gerindra tidak terlihat sebagai 'ancaman' bagi partai-partai koalisi 01. Dan karena itu pulalah, 60 persen wajah kabinet akan diisi oleh perwakilan parpol dan sisanya baru ke non parpol," tutur Ray.