TRIBUNNEWS.COM- Soal rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo, ada beda tanggapan di antara dua petinggi Partai Amanat Nasional (PAN).

Amien Rais menyinggung soal pembagian 55:45.

Sementara Zulkifli Hasan menyebut tak ada syarat untuk mendukung pemerintahan Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Amien Rais mengeluarkan pernyataan terkait dengan rekonsiliasi Jokowi-Prabowo.

Amien Rais menginginkan syarat rekonsiliasi yakni pembagian 55:45.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN tersebut dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).

Baca: Lilik Jalan Kaki Jogja-Jakarta Wakili Amien Rais yang Pernah Nazar Lakukan Itu Jika Jokowi Menang

Baca: Amien Rais Minta 45 Persen Kekuasaan Jokowi, PKB : Sangat Tidak Mendidik

Pada kesempatan tersebut, Amien Rais menyinggung soal pertemuan Jokowi dan Prabowo beberapa waktu lalu.

Amien menyebut, kubu Jokowi yang terus mengejar kubu Prabowo untuk mengadakan pertemuan.

Mengutip dari tayangan di kanal Youtube tvOneNews pada Senin (22/7/2019), Amien mengatakan, harus ada penentuan platform terlebih dahulu jika ingin rekonsiliasi.

"Jadi lima tahun ke depan mau diapakan Indonesia ini? "

"Saya bilang Pak Prabowo itu sudah bicara di mana-mana secara istiqomah pentingnya kedaulatan pangan, energi, air, perempuan,.. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal," ungkapnya.

Apabila usulan tersebut disepakati, menurut Amien, rezim ini kembali ke akalnya.

"Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, akalnya sudah jalan," katanya.

Namun, Amien Rais tak menutup kemungkinan usulan tersebut akan diterima.

Jika kubu Jokowi menyepakati, Amien Rais bersyukur lantaran ide-ide yang digagas Prabowo selama ini akan dilaksanakan hingga membentuk negeri yang kokoh.

"Kalau mungkin ya alhamdulillah. Berarti negeri ini bisa kokoh sekali karena ide-ide dari Prabowo yang kita dukung selama kampanye itu akan dilaksanakan. Mengapa tidak?" ungkapnya.

Apabila hal tersebut tak disepakati, maka Amien meminta, pihaknya tetap menjadi oposisi.

"Tapi kalau tidak mau, nggeh mpun, yasudah. Kita di luar, oposisi," katanya.

Pernyataan Amien Rais mengenai pembagian porsi 55:45 ini diklarifikasi oleh Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Drajad Wibowo.

Drajad mengatakan, pembagian porsi tersebut merupakan salah satu syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

Menurut Drajad, pembagian porsi 55:45 ini sesuai dengan perolehan suara parpol yang diumumkan oleh KPU.

"Jadi, akan terjadi rekonsiliasi dukungan, yang disesuaikan juga dengan persentase suara resmi (perolehan suara parpol yang diumumkan KPU)," ujar Drajad, Senin (22/7/2019), dikutip dari Kompas.com.

Apabila 45 persen kursi di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, maka dukungan terhadap Jokowi menjadi 100 persen.

"Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen. Itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," katanya.

Baca: Soal Rekonsiliasi 55:45, Amien Rais Ingin 45% Kursi Pemerintahan Diberikan ke Kubu Prabowo

Baca: Blak-blakan Jokowi Seusai Temu dengan Prabowo : Anak Saya Tak Ada yang Tertarik Politik

Drajad menambahkan, Amien Rais tak akan mempermasalahkan jika usulan tersebut tak disetujui.

"Jika tidak disetujui ya tidak masalah. Solusi dari pak Amien itu juga kan merespons keinginan Pak Jokowi dan tim beliau," katanya.

Amien Rais dikabarkan juga ingin aspirasi PA 212 diakomodasi oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"(Pernyataan Amien Rais) mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo, termasuk tentunya jemaah 212," tambahnya.

Aspirasi PA 212 disebut telah masuk ke dalam visi misi pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

Untuk itu, menurut Drajad, sangat logis apabila Amien Rais meminta perjuangan Prabowo dan pendukungnya dimasukkan oleh Jokowi.

"Karena itu sangat logis jika Pak Amien meminta platform perjuangan Prabowo dan pendukungnya dimasukkan oleh Pak Jokowi sebagai bagian dari platform nasional,"

"Artinya, akan terjadi 'Rekonsiliasi Platform' antara 'Platform Jokowi' dan 'Platform Prabowo'. Bagaimana rinciannya? Tentu perlu tim ahli dari kedua pihak untuk merumuskannya," katanya.

Berbeda dengan Amien Rais, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dukungan kepada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tak bersyarat apa pun.

Menurut Zulkifli, Jokowi-Ma'ruf menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Keterpilihan tersebut merupakan bentuk kedaulatan rakyat kepada keduanya.

"(Seharusnya) enggak pakai syarat-syarat. Ingat, yang berdaulat itu rakyat. Rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih. Siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," ujar Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019), dikutip dari Kompas.com.

Zulkifli juga mengatakan, Jokowi punya hak prerogatif untuk memilih siapa yang akan duduk di kabinetnya.

Lebih lanjut, Zulkifli menyebut tak mengajukan syarat apa pun apabila nantinya PAN bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Oleh karena itu, kami enggak pakai syarat-syarat. Kami mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," tutupnya.

(Tribunnews.com/Miftah/Kompas.com)