TRIBUNNEWS.COM - Wacana larangan mudik Lebaran 2020 yang sebelumnya digaungkan pemerintah, kini kembali bergulir.

Larangan mudik Lebaran 2020 ini kembali digaungkan pemerintah lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Padahal, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa mudik Lebaran 2020 tahun ini masih diperbolehkan.

"Ada kemungkinan larangan mudik dilakukan pemerintah. Apalagi libur nasional diakomodir akhir 2020 saat pergantian tahun baru," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi dalam video conference, Jumat (17/4/2020).

Baca: Wanita Ini Dihujat Setelah Pamer Bisa Mudik Karena Punya Koneksi Orang Dalam

Baca: Nekat Mudik ke Timor Leste, 7 Mahasiswa Positif Covid-19 Sempat Makan di NTT Sampai Warungnya Dicari

Rencananya, pembahasan larangan mudik akan dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.

Kendati demikian, larangan mudik diambil sebagai langkah skenario terburuk.

"Pak Luhut minta kepada dirjen kalau sampai ada mudik dilarang, skema kita seperti apa. Itu (Soal tingkat penyebaran virus corona) Kemenkes domain-nya," kata Budi.

Beberapa hari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak ada larangan mudik Lebaran 2020.

Tujuannya, agar roda ekonomi bisa tetap berjalan kondusif. Pertimbangan itu diambil setelah melihat penerapan karantina di berbagai negara dalam penanggulangan Covid-19.

Baca: 20 Juta Orang Berencana Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Corona, 31 Persen di Antaranya Warga Jakarta

Baca: Pemerintah Buka Lagi Opsi Pelarangan Mudik Lebaran Tahun Ini

Menurutnya, kebijakan lockdown bisa membuat pekerja sektor informal kehilangan pendapatan.

"Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden," ujar Luhut, Kamis (2/4/2020).

"Dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah. Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu," lanjut Luhut.

Dikatakan Luhut, pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi bagi masyarakat yang memilih tidak mudik.

Pemerintah juga tengah mengkaji memindahkan libur nasional Lebaran ke hari lain.

Sebatas Imbauan

Meski tak ada larangan mudik, pemerintah terus mengimbau masyarakat tidak pulang kampung saat Lebaran.

Mengingat potensi tinggi akan penularan wabah virus corona.

"Jadi yang pertama pertimbangan utamanya, dari tadi menjawab pertanyaan tadi, orang kalau dilarang pun mau mudik saja."

"Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu," kata dia.

Baca: Survei SMRC: 31 Persen Warga DKI Jakarta Berencana Mudik Saat Wabah Corona

Baca: Ganjar Berikan Bantuan Kepada Warga Jateng yang Tidak Mudik dan Bertahan di Jakarta, Ini Syaratnya

Sementara itu, berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) kepada 2.437 responden di 34 provinsi, sebanyak 63 persen menyatakan tak akan mudik pada tahun ini.

Namun, terdapat 12 persen responden yang mengatakan tetap akan mudik meski pandemi Covid-19 tengah melanda.

Lalu, 21 persen responden lainnya belum mengambil keputusan dan 4 persen lainnya sudah pulang kampung duluan.

Berdasarkan data di 2019 lalu, jumlah pemudik sebesar 18,3 juta orang.

Artinya, 12 persen dari 18,3 juta orang berjumlah sekitar 3 juta masyarakat yang akan tetap mudik di tahun ini.

Direktur Riset Katadata Insight Center Mulya Amri mengatakan, penting untuk diperhatikan mereka yang menyatakan bakal tetap mudik, serta mereka yang belum mengambil keputusan.

Baca: Pria Positif Corona Nekat Mudik dan Main Voli di Kampung, Ngaku ke Keluarga Sudah Sembuh

Baca: Tak cuma Mudik ke Korea, Shin Tae-yong Juga Kritisi Buruknya Penanganan Pandemi Corona di Indonesia

Berdasarkan data survei tersebut, mereka yang sudah mudik terlebih dahulu didominasi kelompok mahasiswa/pelajar sebanyak 39,4 persen.

Lalu, diikuti karyawan swasta sebesar 23,1 persen.

Mereka yang sudah mudik lebih dulu ini mulai mudik pada periode 1-5 Maret 2020 dan mencapai puncaknya pada periode 16-20 Maret 2020 saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah.

Selain mahasiswa dan karyawan swasta, cukup banyak pedagang kecil atau kaki lima, karyawan toko, warung makan, dan buruh pabrik yang sudah mudik lebih awal.

Sementara itu, dari yang tetap ingin mudik pada masa Lebaran nanti, kelompok terbanyak adalah pegawai swasta sebesar 35,6 persen, PNS/ASN 23,4 persen dan pelajar/mahasiswa 11 persen.

Hampir semua (96,1 persen) dari responden yang akan mudik menyatakan akan menemui kerabat di kampung halaman yang berusia di atas 45 tahun.

Baca: Mudik ke Semarang Saat Pandemi Covid-19, Pemudik Wajib Lapor Barcode Aplikasi Sidatang

Baca: UPI Larang Dosen dan Tenaga Pendidik Mudik di Tengah Pandemi Corona

Usia tersebut merupakan kelompok rentan di Indonesia jika tertular virus corona.

Lewat survei ini juga diketahui tujuan para calon pemudik. Pemudik asal Jakarta terbanyak akan ke Jawa Tengah (35 persen), Jawa Barat (18,3 persen) dan Jawa Timur (11,7 persen).

Kemudian, pemudik asal Jawa Barat terbanyak menuju ke Jawa Tengah dan kota/kabupaten lain di Jawa Barat. Sedangkan pemudik dari Jawa Tengah cenderung mudik antar kabupaten/kota di propinsi tersebut.

Para calon pemudik ini cenderung menggunakan kendaraan pribadi (47,3 persen) diikuti dengan pesawat terbang.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu memberi perhatian pada daerah-daerah tujuan mudik ini," kata Mulya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020).

Dari responden yang menyatakan tidak mudik, 54,6 persennya menyatakan keputusan itu diambil karena mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak mudik demi mencegah penyebaran virus corona, serta takut jika kepulangan mereka akan ikut membawa virus (30,2 persen).

"Ini menunjukkan bahwa seruan pemerintah cukup efektif didengar masyarakat, sehingga pesan ini perlu terus disampaikan dengan cara-cara yang tepat," ujar Mulya.

Baca: Wabah Virus Corona Masih Melanda, Hasil Survey Lebih dari 50% Masyarakat Tetap Ingin Mudik Lebaran

Baca: Fadli Zon Pertanyakan Sikap Pemerintah yang Masih Tarik Ulur soal Larangan Mudik

Survei mengenai mudik ini dilakukan secara online oleh Katadata Insight Center dan berhasil menjaring 2.347 responden pengguna internet di Indonesia.

Adapun kelompok usia respondennya, yakni 17-29 tahun (37,8 persen), 30-40 tahun (30,3 persen), 41-50 tahun (24 persen), 51-60 tahun (6,7 persen) dan diatas 60 tahun (1,2 persen).

Perbandingan jenis kelamin perempuan dan laki-laki dalam survei ini 53:47.

Dari segi status sosial ekonomi (SES), responden terbanyak memiliki status C, D, E (42,6 persen), disusul A (33 persen), dan B (24,4 persen).

Survei perilaku mudik ini dilakukan secara online pada 29-30 Maret 2020, sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Jakarta dan sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan mudik bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri pada 9 April 2020.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Keputusan di Tangan Luhut, Larangan Mudik Lebaran Masih Simpang Siur

(Kompas.com/Muhammad Idris)