KPU Jangan Berpihak

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Pengamat Politik Sulawesi Utara, Mahyudin Damis, mengatakan, rekaman pembicaraan berisi suara mirip Gubernur Sinyo Harry Sarundajang dengan Ketua KPU Livie Allow, anggota KPU Pusat I Gusti Putu Artha, dan para Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulut, harus diusut tuntas. Dia juga meminta KPU tidak berpihak kepada kandidat tertentu.

Kata Mahyudin, bukan tak mungkin rekaman itu bagian dari konspirasi politik di Sulut jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Terlepas dari penilaian suhu politik saat ini yang rentan aksi black campaign, jika rekaman bisa dibuktikan aparat, secara otomatis personel KPU yang terlibat sebaiknya diganti.

"Rekaman ini harus diselidiki aparat hukum. Kalau benar ini pertemuan resmi dan ada kata-kata rekayasa dari seorang calon dan memerintahkan kata-kata itu kepada KPU maka oknum-oknum KPU itu sudah tak netral dan harus segera diganti," kata  ungkap dosen FISIP Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) tersebut.

Menurut Mahyudin, jika ada upaya suap dari seorang kandidat ke KPU sebagai penyelanggara Pemilukada, maka harus secepatnya diselesaikan. Jika tidak,  hal ini tidak baik dalam proses pendidikan politik bagi masyarakat Sulut.

"Ini konspirasi yang menjadi penyebab polemik berkepanjangan dalam penentuan tahapan Pemilukada. Penyelenggara Pemilukada tidak boleh berpihak pada satu kandidat tertentu. Kalau sudah berpihak, apa gunanya melaksanakan pemilihan? Langsung lantik saja supaya tidak menguras APBD," tukasnya.

Dia menegaskan, esensi dari percakapan dalam rekaman itu harus diselidiki pihak berwajib dan Panwaslu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. "Selain Polda, tentu saja Panwaslukada harus melaporkan temuan (rekaman dugaan suap ke KPU) ini ke Bawaslu," ujar Mahyudin.

Ada skenario
Pengamat Politik Sulut lainnya, Jefry Paat,  sepaham dengan Mahyudin. Dari sudut padang politik, ada ketakutan nantinya masyarakat akan bersikap apatis karena tidak ada kepercayaan terhadap KPU sebagai lembaga independen.

"Rekaman ini bisa menjawab prediksi-prediksi sejumlah tokoh politik dan tokoh masyarakat bahwa penentuan tahapan Pemilukada Sulut sudah ada skenario dan tentu saja demi menguntungkan satu pihak saja," katanya.

Kabar akan isi rekaman itu sendiri menurutnya sudah lama beredar hanya saja baru saat ini rekamannya beredar hingga ke Publik. "Desas-desus tentang rekaman ini sudah lama ada. Hanya saja di suhu politik saat ini  isu seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Tersebarnya rekaman ini tidak bisa diredam lagi dan lepas dari benar-tidaknya rekaman tersebut maka biarkanlah masyarakat yang menilai," katanya.

Ketua Panwaslukada Sulut Helda Tirayoh, mengaku pihaknya belum mendengar kabar apalagi isi rekaman yang menggegerkan itu. "Saya baru dengar kabar ini," ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Kata Tirayoh, pihaknya pasti akan menyelidiki tentang kebenaran rekaman itu, apalagi kalau ada pihak tertentu yang melaporkannya secara resmi. "Kami tidak mungkin tinggal diam kalau memang ada indikasi percobaan suap dan melibatkan KPU sebagai penyelenggara Pemilukada, maka kami akan selidiki tentunya dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," katanya.