Pengamat: Panwaslu Harus Bertindak

TRIBUN, MANADO -  Sejumlah pengamat politik di Sulawesi Utara menyatakan akan mengawal kasus rekaman kontroversial terkait pemilihan umum kepala daerah 2010 hingga ada pengusutan yang tuntas oleh kepolisian.

Pengamat politik Sulut, Mahyudin Damis,  mengatakan, rekaman berisi dugaan suap antara kandidat dan penyelenggara Pemilukada Sulut  harus diusut sampai tuntas.

"Harus tuntas supaya kalau memang ada bukti bahwa KPU sudah tidak netral maka tahapan bisa diberhentikan sejenak. Kalau itu terbukti hanya personil KPU yang tidak terlibat dalam rekaman itu yang boleh tetap menjabat," kata Mahyudin di Manado, Jumat (30/4/2010).

Dia meminta aparat kepolisian, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu)  tidak boleh tinggal diam. "Panwaslu harus bertindak jangan nanti tunggu adanya laporan. Apalagi rekaman ini sudah beredar di masyarakat," tegas Mahyudin.

Senada diutarakan pengamat politik lainnya, Michael Mamentu. Menurut dosen jurusan Ilmu Politik FISIP Unsrat ini, pertemuan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang dan KPU dapat disimpulkan sebagai sebuah konspirasi politik dan itu sangat bertentangan dengan UU.

Dia mengatakan, ada beberapa alasan di antaranya. Pertama, penentuan hari "H" sudah paten diatur oleh UU dan tidak disebutkan harus dikonsultasikan dengan Kepala Daerah. KPUD seharusnya konsultasi dengan KPU Pusat. Kedua, pengadaan fasilitas KPUD diajukan KPU secara formal dan kemudian diatur alam APBD. "Apa maksud janji Sarundajang kepada KPUD?" ujar Mamentu.

Ketiga, kata Mamentu, dalam pertemuan menyebut-nyebut nama bakal calon lain, ini berarti meminta KPUD untuk tidak mendukung bakal calon tersebut. "Ini konspirasi yang patut ditindaklanjuti oleh intasi vertikal," tegas Mamentu.

Ketua Panwaslu Sulut tidak mau banyak berkomentar karena mereka masih akan menyelidiki rekaman tersebut. "Pokoknya akan kami selidiki hanya sekarang masih sibuk dengan pelaksanaan Bimtek," katanya, Jumat.