Polda Sulut Gunakan Saksi Ahli

TRIBUNNEWS, MANADO - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara langsung tanggap terkait keberadaan rekaman pembicaraan yang diduga antara Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut dan kabupaten/kota serta anggota KPU Pusat I Gusti Putu Artha.

Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Hertian A Yunus,  melalui Kabid Humas Polda Sulut AKBP Benny Bella, menyatakan segera melakukan penyelidikan atas kasus yang menggemparkan itu. Polda akan menggunakan saksi ahli untuk membuktikannya.

"Saya sudah terima dan mendengar isi rekaman itu. Pihak Polda akan serius menangani kasus ini, kami segera akan berkoordinasi dengan tim penyidik dan akan melakukan penyelidikan atas rekaman ini, kami juga akan menggunakan ahli yang berkompeten untuk pembuktian kebenaran rekaman ini," ujar Bella pada Tribun Manado, Jumat (30/4/2010).

Bella mengatakan wajar saja pembicaraan itu terjadi. "Pembicaraan itu bukan satu masalah, apakah menjadi masalah seorang gubernur memberikan hadiah bagi seseorang karena kinerjanya, contohnya ketika seorang Kapolda memberikan hadiah Natal bagi saya, apakah itu perlu dipermasalahkan?," ujar Bella. Bella juga mengatakan untuk masalah pemberian mobil, itu kewajiban Gubernur memberikan bantuan KPU sebagai kendaraan dinas.

Di samping itu, Bella menghimbau bagi pihak yang memberikan laporan rekaman ini agar memberikan laporan secara proposional.

"Jangan sembarangan dalam memberikan laporan. Jangan-jangan rekaman ini hanya rekayasa saja," papar Bella. Ditambahkan Bella,  Sebaiknya laporan yang masuk di analisa terlebih dahulu. Jangan nantinya terjadi seperti contoh kasus pencemaran nama baik Bupati Minahasa Tenggara yang harus dihentikan penyidikannya karena tidak ada cukup bukti yang kuat.

Ia menghimbau juga bagi masyarakat agar tidak terpancing dengan beredarnya rekaman. "Saya minta masyarakat menjaga  stabilitas keamanan daerah bersama, karena dengan beredarnya rekaman ini bisa sangat berpengaruh terhadap pandangan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU," kata Bella. Bella juga berharap laporan yang diterima pihak Polda sulut ini tidak ada unsur muatan politik.

Mengenai beda pernyataan antara Ketua KPU Sulut Livie Allow dan anggota KPU pusat I Gusti Puta Artha, di mana menurut Livie selama melakukan rapat tidak ada dokumentasi untuk rekaman, sedangkan menurut Putu rapat itu sengaja direkam, itu merupakan urusan internal antar-anggota KPU.

"Kapasitas penyidik Polda hanya akan menyelidiki kebenaran rekaman itu, apakah disengaja atau tidak dan siapa oknum yang merekamnya. Apabila ditemukan pelanggaran, pasti pelakunya akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, saya meminta semua pihak untuk bersabar dan memberikan kepercayaan bagi pihak Polda Sulut untuk menyelesaikan kasus ini," papar Bella. (*)