TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Menjelang musim hujan, bencana sekunder banjir lahar dingin pascaletusan Gunung Merapi diperkirakan mengancam permukiman penduduk di sekitar bantaran sungai. Oleh sebab itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) berupaya melakukan koordinasi dengan pihak terkait membuat perencanaan khusus.

PNPB akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), bagian sumber daya air, TNI, dan Polri.

Koordinasi itu diharapkan sebagai kesiapsiagaan mitigasi dan pencegahan menghadapi bencana sekunder banjir lahar dingin tersebut.

"Setelah tanggap darurat ada rencana operasi, lalu rehab rekon (pemulihan). Semuanya tergantung prediksi BMKG dan antisipasi dari masyarakat terhadap 12 sungai yang berhulu di Merapi," kata Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sugeng Tri Utomo,dalam Workshop Penanggulangan Lahar Dingin, Rabu (24/11/2010), di Hotel Jayakarta, Yogyakarta.

Menurut Sugeng, koordinasi untuk perencanaan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga hari. Kemudian, setelah itu dapat direalisasikan.

Staf ahli Gubernur DIY bidang pembangunan Bayudono mengatakan, rencana yang akan direalisasikan antara lain mengidentifikasi titik kritis longsoran tebing, limpasan air, survey lokasi pemukiman yang tergenang air dan lumpur, serta bangunan yang diperkirakan terkena banjir.(*)