TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA - Pemerintah tidak memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat terkena dampak langsung bencana letusan Merapi.

Pemerintah akan memberikan bantuan tunai bersyarat dengan mempekerjakan mereka untuk pembangunan infrastruktur fasilitas umum yang hancur akibat bencana tersebut.

Selain untuk membangun kembali dan memperbaiki fasilitas umum, hal itu dilakukan oleh Pemerintah untuk mendongkrak perekonomian masyarakat korban bencana supaya kembali memiliki daya beli. Ini bagian dari program cash for work dalam rangka pemulihan pascabencana letusan Merapi.

"Masyarakat  akan dipekerjakan untuk membangun atau memperbaiki sarana dan infrastruktur yang rusak akibat letusan Merapi. Dari situ, Pemerintah akan memberikan upah yang layak sesuai kontribusinya," ujar Koordinator Tim Pemulihan Kegiatan Ekonomi Masyarakat (TPKPM), dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Sujana Royat, Sabtu, (04/12/2010), dalam jumpa pers di Media Center Tanggap Darurat Bencana Merapi, Jalan Kenari, Yogyakarta.

Pekerjaan itu di antaranya meliputi perbaikan kebun salak, membersihkan jalan dari material debu, perbaikan irigasi, dan pembangun sekolah. Pekerjaan itu dilakukan dengan sederhana. Masyarakat bisa menggunakan cangkul, arit, atau sekop.

Untuk itu, masing-masing masyarakat yang ikut bekerja akan menerima upah setiap hari bergantung kontribusinya. Misalnya untuk unskill akan mendapatkan upah sebesar Rp 30 ribu. Untuk semi unsklill akan menerima upah sebesar Rp 50 ribu. Sedangkan yang memiliki full skill akan menerima Rp 70 ribu.