TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seorang budayawan, Radar Panca Dahana menilai persoalan yang saat ini muncul di Daerah Istimewa Yogyakarta mengindikasikan pemerintah pusat tak memahami arti demokrasi.

"Gak ada itu soal permainan politik. Ini cuma soal bagaimana pemerintah pusat tidak bisa memahami bahwa di balik demokrasi itu ada kearifan kebijakan. Jangan melihat demokrasi dari formalismenya saja," tutur Radar di Aula PP Muhammadiyah, Rabu (15/12/2010).

Ia mengimbau agar masyarakat jangan sampai terjebak dalam demokrasi yang formalistik. Pasalnya, secara substansial demokrasi itu sudah diterapkan di Yogyakarta sejak dulu.

Meski zaman telah berkembang, Yogya tetap bertahan dengan kebuadayaannya dimana kesultanan Yogya tidak mau mengadopsi perkembangan yang muhktahir yang dapat menyebabkan punahnya kesultanan Yogya.

"Yogya kalau mau dibilang demokratis ini sudah demokratis. Kenapa sih kita diganggu dengan pikiran-pikiran semacam itu. Kita bisa ciptakan sendiri kok hidup enak dan nyaman, toh kalau ada pikiran baru tidak nyaman siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau berbeda dengan daerah lain ya itulah keistimewaan Yogya, tak perlu penyeragaman demokrasi," tandasnya.(*)