Usulan Perpanjangan Masa Jabatan HB X Mengisi Masa Transisi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X selama dua tahun, bukan hal baru. Usulan itu sudah dimasukkan dalam RUUK Daerah Istimewa Yogyakarta.

Usulan perpanjangan masa jabatan Sultan, tujuannya untuk mengisi jabatan Gubernur pada masa transisi apabila nanti DIY digelar pemilihan Gubernur secara langsung, bukan penetapan seperti selama ini.

Berikut petikan wawancara Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta pada Kamis  (12/5/2011) petang.

Jabatan Sultan diperpanjang  dua tahun?
Ini bukan hal yang baru. Itu sudah lama.  Ini kan masuk dalam draf RUU itu. Cuma orang tidak baca itu.

Jadi bukan keputusan Mendagri sendiri?
Oh bukan.  Itu dalam draf RUU peraturan peralihan kalau itu disetujui maka  dua tahun lamanya kalau pasal itu disetujui untuk jadi persiapan (pemilihan Gubernur DIY)  maksudnya.

Jadinya dalam bentuk apa?
Kalau sudah disetujui pasal itu maka keluar keppres-nya. Karena itu peralihan,  maka perlu ada peralihan.

Katanya ada unsur politik?
Ini tidak terkait politik. Karena tidak baca utuh RUU itu maka tidak paham. Seolah-olah ini baru padahal sejak Januari dulu sudah begini isinya.

Atau sosialisasinya yang kurang?
Orang selalu yang diperhatikan. Dipilih ditetapkan, lalu dipilih ditetapkan. Padahal dipilih itu dengan sejumlah argumentasi.

Ini katanya karena Pusat ingin Pemilu daripada penunjukan Sultan?
Bacalah RUU itu karena itulah keinginan pemerintah. Banyak istimewa yang
diberikan meski dipilih DPRD tapi kami yakinkan banyak keistimewaan didalamnya.

Warga Jogja bereaksi dan dikhawatirkan ada gejolak?
Tak perlu ada gejolak. Kita saling memahamilah. Ini semua untuk kepentingan
bangsa.